detikcom
Rabu, 26/06/2013 09:39 WIB

40 Tank Marder Jerman Akan Segera Perkuat TNI AD

Tya Eka Yulianti - detikNews
Ilustrasi/dok detikcom
Bandung - TNI AD akan segera mendapatkan kendaraan tempur tambahan pada Juli mendatang. Sebanyak 40 Tank Marder asal Jerman itu makin memperkuat TNI AD.

Hal itu disampaikan Komandan Pusat Persenjataan Infanteri (Pussenif) Mayjen M Nasir saat ditemui disela-sela kegiatan Rabinniscab TNI AD 2013 di Lapangan Chandra Dimukha, Pusdikif Pussenif, Jalan Supratman Bandung, Rabu (26/6/2013). Untuk satuan Infanteri, Rabinniscab diisi dengan praktek persenjataan yaitu penggunaan mortir dan SLT Latih.

"Ada 105 komandan yang mengikuti Rabinniscab ini. Sebagai komandan mereka harus tahu apa yang harus dilakukan dan kita membekali pengetahuan supaya prajurit makin terampil," ujar Nasir.

Ia mengatakan, keberhasilan dalam pertempuran salah satunya adalah manuver dan tembakan baik kecepatan maupun ketepatannya. "Materi yang diberikan adalah yang penting dilakukan dalam sebuah operasi," katanya.

Pembekalan teknis seperti itu penting diberikan sebagai persiapan untuk kedatangan alutsista baru. "Bulan depan kita akan kedatangan ranpur baru, yaitu Tank Marder. Ada 40 yang dipesan," ujar Nasir. Nantinya ranpur tersebut akan memperkuat batalyon infanteri yang ada saat ini.

Nasir menyebut, sebelumnya kendaraan tempur paling canggih yang dimiliki Infanteri yaitu Panser 6X6 Anoa yang diproduksi Pindad. Tank Marder merupakan tank lapis baja bersenjata juga bisa angkut personel buatan Rheinmetall, Jerman.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(tya/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%