detikcom

Kamis, 20/06/2013 10:24 WIB

Jubir SBY: Koalisi dengan PKS Selesai

FIRDA PURI AGUSTINE - detikNews
Jakarta - Keberadaan PKS di Setgab koalisi dinilai sudah tamat. PKS dinilai telah melanggar code of conduct koalisi.

"Dalam code of conduct tertulis jelas bahwa koalisi dibentuk dengan asas kebersamaan. Apabila ada partai yang tidak lagi berada dalam kesepahaman, sudah secara langsung atau tidak, otomatis, tak diakui lagi dalam koalisi," kata Juru Bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha, seperti dikutip dari Harian Detik, Kamis (20/6/2013).

Setiap ketua umum partai koalisi telah menyepakati dan meneken kesepakatan code of conduct. Melawan kebijakan pemerintah dengan menolak APBN-P 2013 otomatis mengakhiri keanggotaan PKS di Setgab koalisi.

"Partai koalisi merujuk pada code of conduct itu. Jelas dari sana, sikap Presiden juga sudah jelas, koalisi (dengan PKS) selesai sudah," tegas Julian.

Lalu bagaimana mengenai menteri PKS? Menurut Julian, Presiden SBY sedang mempertimbangkan keputusan terbaik.

"Presiden tentu memiliki banyak sekali pertimbangan dan kebijakan untuk mengangkat atau mencopot menterinya. Tentu saja ini menjadi pertimbangan beliau," katanya.

"Kapan atau keputusan seperti apa yang akan diambil, hanya Presiden yang tahu. Kita tunggu saja,” lanjutya.

Julian menilai akan lebih terhormat kalau PKS legawa mundur dari koalisi. Presiden pun, kata Julian, sudah memberikan sikap yang jelas, yakni mempersilakan PKS menarik tiga menterinya dari kabinet.

Untuk membaca laporan berita Juru Bicara Presiden: Koalisi dengan PKS Tamat, bisa dibaca di harian detikpagi edisi terbaru.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%