detikcom
Kamis, 20/06/2013 10:24 WIB

Jubir SBY: Koalisi dengan PKS Selesai

FIRDA PURI AGUSTINE - detikNews
Jakarta - Keberadaan PKS di Setgab koalisi dinilai sudah tamat. PKS dinilai telah melanggar code of conduct koalisi.

"Dalam code of conduct tertulis jelas bahwa koalisi dibentuk dengan asas kebersamaan. Apabila ada partai yang tidak lagi berada dalam kesepahaman, sudah secara langsung atau tidak, otomatis, tak diakui lagi dalam koalisi," kata Juru Bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha, seperti dikutip dari Harian Detik, Kamis (20/6/2013).

Setiap ketua umum partai koalisi telah menyepakati dan meneken kesepakatan code of conduct. Melawan kebijakan pemerintah dengan menolak APBN-P 2013 otomatis mengakhiri keanggotaan PKS di Setgab koalisi.

"Partai koalisi merujuk pada code of conduct itu. Jelas dari sana, sikap Presiden juga sudah jelas, koalisi (dengan PKS) selesai sudah," tegas Julian.

Lalu bagaimana mengenai menteri PKS? Menurut Julian, Presiden SBY sedang mempertimbangkan keputusan terbaik.

"Presiden tentu memiliki banyak sekali pertimbangan dan kebijakan untuk mengangkat atau mencopot menterinya. Tentu saja ini menjadi pertimbangan beliau," katanya.

"Kapan atau keputusan seperti apa yang akan diambil, hanya Presiden yang tahu. Kita tunggu saja,” lanjutya.

Julian menilai akan lebih terhormat kalau PKS legawa mundur dari koalisi. Presiden pun, kata Julian, sudah memberikan sikap yang jelas, yakni mempersilakan PKS menarik tiga menterinya dari kabinet.

Untuk membaca laporan berita Juru Bicara Presiden: Koalisi dengan PKS Tamat, bisa dibaca di harian detikpagi edisi terbaru.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close