Detik.com News
Detik.com
Kamis, 20/06/2013 09:03 WIB

Sidang Kasus Cebongan

12 Prajurit Kopassus Berbaret Merah Tiba Dilmil Yogya

Edzan Raharjo - detikNews
12 Prajurit Kopassus Berbaret Merah Tiba Dilmil Yogya Ruang sidang dipenuhi pengunjung/Bagus-detikcom
Bantul - 12 Prajurit Kopassus terdakwa penyerangan LP Cebongan telah tiba di tempat sidang di Pengadilan Militer (Dilmil) Yogyakarta. Mereka tiba sekitar pukul 08.40 dengan pengawalan ketat Polisi Militer.

12 Anggota Kopassus tersebut dibawa dengan mobil tahanan militer. Mereka keluar dari mobil tahanan dengan pakaian lengkap komplet dengan baret merah, dan langsung masuk ruang sidang.

Di dalam ruang sidang sendiri sudah penuh pengunjung dan aparat keamanan. Dan di pintu masuk ruang sidang dijaga 2 anggota PM.

Di luar gedung, telah disiagakan mobil barracuda, mobil Gegana dan kendaraan taktis.

12 Anggota Kopassus Grup-2 Kandang Menjangan, Kartasura, menyerang LP Cebongan di Sleman pada bulan Maret 2013 dan menewaskan 4 tahanan. Keempat tahanan itu diduga terlibat penganiayaan dan pembunuhan terhadap prajurit Kopassus di Hugo's Cafe di Yogya. Penyerangan dilandasi oleh rasa solidaritas dan 'jiwa korsa' yang keliru.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nrl/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%