Rabu, 19/06/2013 03:28 WIB

Tiga Pasangan Minta Pilgub Sumsel Diulang

Taufik Wijaya - detikNews
Jakarta - Tiga pasangan calon gubernur/wagub mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Sumsel yang menetapkan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki sebagai pemenang Pilgub Sumsel.

Ketiga pasangan yang mengajukan keberatan adalah Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto, Herman Deru-Maphilinda, dan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir.

"Ketiga calon telah menyerahkan permohonan. Substansinya kira-kira, memohon pembatalan hasil perhitungan KPUD Sumsel. Kita (ketiga pasang calon) memohon MK memutuskan Pilkada ulang," ujar ketua Tim Advokasi ESP-Win, Nazori Doak Ahmad, yang dihubungi wartawan, Selasa
(18/06/2013) malam.

"Substansinya kita meminta pembatalan penetapan hasil Pilkada. Karena pasangan calon nomor empat berkampanye menggunakan dana APBD. Pelanggaran yang dapat dikategorikan dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis. Sehingga pemilihan harus diulang," ujarnya.

Intinya, pasangan calon telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, sehingga pemilihan gubernu 6 Juni lalu harus diulang. "Secara hukum, ini pelanggaran prinsip. Tidak ada jalan lain, keputusan KPU harus dibatalkan dan meminta MK menyatakan Pilgub Sumsel diulang," katanya.

Hasil sidang pleno KPU Jumat (14/06/2013) lalu, menetapkan pasangan calon gubernur nomor 4 Alex Noerdin dan Ishak Mekki mengumpulkan suara terbanyak dan dinyatakan sebagai calon terpilih.

Perolehan suara terbanyak kedua, pasangan cagub Herman Deru dan Ny Maphilinda Syahrial Oesman. Sedangkan pasangan ESP-Win di urutan ketiga dan diikuti pasangan calon Iskandar Hasan dan Hafisz Thohir.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(tw/fdn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%