Membangkang dari Koalisi, PKS Seharusnya Malu dan Tarik Tifatul Cs

Jakarta - PKS membangkang keputusan Koalisi Setgab dengan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. PKS diharapkan tahu konsekuensi koalisi dan dapat menunjukkan sikap ksatria dengan menarik menteri-menterinya dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

"Saya kembalikan kepada PKS. Di dalam kontrak dengan Presiden SBY, partai koalisi kan jelas berkomitmen. Sehingga apabila ada yang tidak nyaman silakan memutuskan dengan segala konsekuensinya," kata Hayono kepada detikcom usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013) malam.

PKS harus menyadari posisinya selaku partai koalisi. Hayono yang juga anggota Dewan Pembina PD berharap PKS dapat berinisiatif menarik menteri-menterinya.

"(Tiga menteri) kita serahkan ke PKS," ujarnya.

Menurut Hayono, setiap keputusan partai mengandung konsekuensi yang melekat. Termasuk jika PKS menentang Setgab menaikkan BBM.

"Keputusan politik itu membawa konsekuensi, salah satunya jika bertentangan dengan kontrak politik dengan presiden, maka harus konsekuen," kata Hayono.

Anggota Komisi I DPR ini mengimbau agar semua pihak legowo terhadap keputusan rapat paripurna. Keputusan terkait kenaikan BBM beserta dana kompensasi bagi masyarakat tersebut memang diperlukan negara.

"Harapannya, apapun yang diputuskan secara musyawarah dan diikuti voting ini, agar semua pihak berjiwa besar. Bahwa ini sebagai keputusan yang tidak mudah dan terpaksa demi keuangan negara," pungkasnya.

(dnu/jor)