PKS Tolak Kenaikan BBM, PPP Minta Presiden Putuskan Nasib Tifatul Cs

Jakarta - PKS melakukan sejumlah manuver politik menolak kenaikan harga BBM mulai dari pasang spanduk hingga paripurna APBN-P 2013 terkait dengan BBM. Atas sikap pembangkangan itu, PPP meminta agar Presiden segera memutuskan nasib menteri PKS di pemerintahan.

"PPP berharap apapun sikap Presiden sebaiknya diputuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar Setgab tidak terlalu tersandera dengan masalah yang konfliktual sehingga ke depan lebih produktif," kata Ketua Fraksi PPP Romahurmuziy usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Menurutnya, keputusan terkait apakah akan mencopot menteri PKS menjadi kewenangan presiden, karena parpol berkoalisi dengan presiden.

"Kami dari parpol koalisi tidak dalam posisi menilai atau memberikan evaluasi atas keberadaan PKS," ucapnya.

Politisi yang akrab disapa Romy itu, kemudian menganalogikan Setgab seperti salat berjamaah dimana semua anggota harus ikut kepada gerakan iman dalam hal ini adalah Presiden SBY.

"Imam tak bisa membatalkan salat makmum, tapi kalau ada yang tidak ikuti imam maka masyarakat bisa menilai dia berjamaah atau berada di luar jamaah," ungkapnya.

"Tentang kenyamanan, sepenuhnya ada di pengamatan beliau (SBY). Apakah beliau masih nyaman dengan keanggotaan koalisi sekarang pasca kesikapan mereka (PKS) malam ini?" imbuh politisi PPP itu.

(bal/jor)