Merapat ke Oposisi, PKS Tolak Tarik Menteri dari Kabinet

Jakarta - PKS tak hanya bergaya ala partai oposisi dengan menolak kenaikan harga BBM. PKS bahkan berkomunikasi dengan dua partai lain yang bersikap sama yakni PDIP dan Hanura. Namun PKS tetap tak mau menarik menterinya dari kabinet.

"UUD tidak memberikan kewenangan partai untuk menarik para menteri, di UU dan di Code of Conduct," kata Ketua FPKS DPR Hidayat Nurwahid kepada wartawan di sela-sela rapat paripurna DPR terkait pengesahan RAPBN-P 2013, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Sikap PKS mbalelo membuatnya tak lagi dilibatkan rapat koalisi. PKS pun mengaku telah berkomunikasi dengan partai oposisi seperti PDIP dan Partai Hanura.

"Sudah dan bagus (komunikasi). Posisinya tetap, mereka (PDIP dan Hanura) juga menolak," kata Hidayat.

Bersama PDIP, PKS juga mempersiapkan RAPBN-P tandingan untuk rapat paripurna kali ini. Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan sumber dana yang ada untuk menutup selisih kenaikan BBM.

"Kami menyampakan postur APBN tandingan yang akan disampaikan di paripurna. Kami menolak BBM, tetapi memaksimalkan sumber-sumber lainnya. Pemerintah bisa menghadirkan beragam sumber pemasukan negara yang tidak membebani rakyat," pungkasnya.

(dnu/van)