detikcom
Senin, 17/06/2013 13:25 WIB

Menkokesra: Penerima KPS adalah Penerima BLSM

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Pemerintah Pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) menggantikan kupon pengambilan beras untuk warga miskin (Raskin). Kartu ini juga merupakan bagian program Bantuan Langsung Sosial Mandiri (BLSM) dengan total anggaran sekitar Rp 28 triliun.

"Kategorinya sama yaitu penerima raskin adalah penerima BLSM," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).

Program BLSM ini akan dilaksanakan selama 4 bulan. Menurut Agung, ada sekitar 15 juta warga yang akan menjadi sasaran dari KPS tersebut.

"Cukup menunjukkan kartunya ke kantor pos terdekat. Kalau kantor posnya jauh dari komunitas maka kantor posnya yang akan mendekat," terangnya.

"Tadinya kita usulkan 6 bulan tapi ditolak oleh DPR. Mungkin karena asumsinya soal politik," imbuhnya.

Tidak hanya untuk BLSM, KPS juga diperuntukkan untuk program-program pemerintah yang pro rakyat dengan anggaran sekitar Rp 28 triliun yang diambil dari pengurangan subsidi BBM. Data warga miskin diperoleh dari data BPS yang telah diperbaharui.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%