detikcom
Senin, 17/06/2013 13:25 WIB

Menkokesra: Penerima KPS adalah Penerima BLSM

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Pemerintah Pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) menggantikan kupon pengambilan beras untuk warga miskin (Raskin). Kartu ini juga merupakan bagian program Bantuan Langsung Sosial Mandiri (BLSM) dengan total anggaran sekitar Rp 28 triliun.

"Kategorinya sama yaitu penerima raskin adalah penerima BLSM," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).

Program BLSM ini akan dilaksanakan selama 4 bulan. Menurut Agung, ada sekitar 15 juta warga yang akan menjadi sasaran dari KPS tersebut.

"Cukup menunjukkan kartunya ke kantor pos terdekat. Kalau kantor posnya jauh dari komunitas maka kantor posnya yang akan mendekat," terangnya.

"Tadinya kita usulkan 6 bulan tapi ditolak oleh DPR. Mungkin karena asumsinya soal politik," imbuhnya.

Tidak hanya untuk BLSM, KPS juga diperuntukkan untuk program-program pemerintah yang pro rakyat dengan anggaran sekitar Rp 28 triliun yang diambil dari pengurangan subsidi BBM. Data warga miskin diperoleh dari data BPS yang telah diperbaharui.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(fiq/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%