Detik.com News
Detik.com

Senin, 17/06/2013 13:25 WIB

Menkokesra: Penerima KPS adalah Penerima BLSM

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Pemerintah Pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) menggantikan kupon pengambilan beras untuk warga miskin (Raskin). Kartu ini juga merupakan bagian program Bantuan Langsung Sosial Mandiri (BLSM) dengan total anggaran sekitar Rp 28 triliun.

"Kategorinya sama yaitu penerima raskin adalah penerima BLSM," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).

Program BLSM ini akan dilaksanakan selama 4 bulan. Menurut Agung, ada sekitar 15 juta warga yang akan menjadi sasaran dari KPS tersebut.

"Cukup menunjukkan kartunya ke kantor pos terdekat. Kalau kantor posnya jauh dari komunitas maka kantor posnya yang akan mendekat," terangnya.

"Tadinya kita usulkan 6 bulan tapi ditolak oleh DPR. Mungkin karena asumsinya soal politik," imbuhnya.

Tidak hanya untuk BLSM, KPS juga diperuntukkan untuk program-program pemerintah yang pro rakyat dengan anggaran sekitar Rp 28 triliun yang diambil dari pengurangan subsidi BBM. Data warga miskin diperoleh dari data BPS yang telah diperbaharui.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fiq/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%