detikcom
Senin, 17/06/2013 13:25 WIB

Menkokesra: Penerima KPS adalah Penerima BLSM

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Pemerintah Pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) menggantikan kupon pengambilan beras untuk warga miskin (Raskin). Kartu ini juga merupakan bagian program Bantuan Langsung Sosial Mandiri (BLSM) dengan total anggaran sekitar Rp 28 triliun.

"Kategorinya sama yaitu penerima raskin adalah penerima BLSM," ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).

Program BLSM ini akan dilaksanakan selama 4 bulan. Menurut Agung, ada sekitar 15 juta warga yang akan menjadi sasaran dari KPS tersebut.

"Cukup menunjukkan kartunya ke kantor pos terdekat. Kalau kantor posnya jauh dari komunitas maka kantor posnya yang akan mendekat," terangnya.

"Tadinya kita usulkan 6 bulan tapi ditolak oleh DPR. Mungkin karena asumsinya soal politik," imbuhnya.

Tidak hanya untuk BLSM, KPS juga diperuntukkan untuk program-program pemerintah yang pro rakyat dengan anggaran sekitar Rp 28 triliun yang diambil dari pengurangan subsidi BBM. Data warga miskin diperoleh dari data BPS yang telah diperbaharui.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fiq/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%