Din Syamsuddin: Polwan Berjilbab Bisa Memberi Citra Positif Bagi Polri

Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai larangan polwan berjilbab telah melanggar konstitusi. Din menilai jilbab adalah salah satu bentuk kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan.

"Terutama terkait dengan pelaksaanaan ibadah oleh anggota polwan yang sudah dijamin dalam UUD 1945," ujar Din dalam pernyataannya, Sabtu (15/6/2013).

Din pun menanggapi pernyataan Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna soal polwan yang berkeinginan mengenakan jilbab. Menurutnya, polwan yang mengenakan jilbab haruslah dianggap sebagai pelaksanaan ajaran agama.

"Harusnya sangat mungkin untuk ada dispensasi, apalagi jika ada anggota Polri memakai jilbab dalam rangka menunaikan agama itu orientasi kepada moralitas yang tinggi. Ini yang harus dilihat sebagai nilai lebih oleh Polri," ujarnya.

Din menambahkan, di tengah banyaknya kritik terhadap oknum polisi yang tidak bermoral, polwan berjilbab dapat memberikan nilai positif. Jilbab juga tidak menghambat seorang polwan menjalankan tugasnya.

"Polwan berjilbab bisa memberikan nilai positif buat Polri. Saya mengetuk hati pimpinan Polri untuk mengubah kebijakannya dan memberikan dispensasi. Jilbab tidak akan mengurangi sedikit pun identitas kepolrian kita," tutup Din.

(vid/trq)