Soal BBM, PDIP: Partai Koalisi Nggak Tulus, Kasihan Pak SBY

Jakarta - Sebagian besar partai-partai koalisi memastikan 'manut' kepada Presiden SBY soal kenaikan BBM. Namun PDIP menilai sikap partai-partai tersebut tidak tulus, alias hanya cari aman agar posisinya di Setgab/kabinet tidak tergusur.

"Saya terus terang kasihan dengan Pak SBY. Jadi, partai-partai ini nggak tulus dalam berkoalisi," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait pada diskusi Polemik di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Ara, panggilan akrabnya, mengutarakan hal tersebut di depan Wasekjen Golkar Satya Widya Yudha. Sambil berdebat, Ara menuturkan bukti dari ketidaktulusan itu tercermin pernyataan parpol koalisi yang seakan melempar tanggung jawab.

"Misal, ditanya soal kenaikkan harga BBM, dijawab partai koalisi bahwa menaikkan harga BBM itu domain pemerintah, terserah Pak SBY," ucap Ara.

Dengan menjawab seperti itu, seolah-olah parpol cuci tangan atas kebijakan yang tidak populis tersebut. Namun Satya tetap bersikukuh.

"Pemerintah bisa gunakan Pasal 8 Ayat 10 APBN 2013 untuk menaikan BBM kapan saja," timpal Satya.

Di tempat yang sama, pakar komunikasi politik Universitas Mercubuana Heri Budianto menyoroti pembagian dana kompensasi kenaikan BBM yang juga akan disalurkan oleh Kemensos di bawah pimpinan Mensos Salim Segaf Aljufri yang notabene anggota Majelis Syuro PKS.

"Partai-partai yang duduk di pemerintahan akan mengklaim bahwa dana kompensasi BBM itu adalah programnya," katanya.

Kompensasi BBM terdiri BLSM, Program Keluarga Harapan, dan penggencaran Beras Miskin (Raskin). Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Kemensos.

PKS sadar, posisi strategis Salim Segaf bisa memainkan pencitraan, bahwa kader PKS adalah penyelamat atas kesulitan hidup yang diakibatkan kenaikan BBM.

"Betul, justru itu, maka dia (Mensos Salim Segaf) tidak mau mundur dari kabinet kan. Ini strategi politik PKS benar-benar jitu," puji Heri.

(dnu/nrl)