Sekjen PKS: Keluar Koalisi Harus Izin Konstituen

Jakarta - Polemik keluar atau tidaknya PKS dari koalisi masih belum menemukan hasil. DPP PKS bersikeras menolak kebijakan setgab untuk menaikan harga BBM, akan tetapi kader-kadernya yang menjabat sebagai menteri dalam KIB mendukung kebijakan tersebut.

"Jadi gini, keputusan untuk keluar koalisi itu kan bukan sekedar dari kami saja. Kami juga punya konstituen. Nah kita juga tanya ke konstituen juga, setuju nggak kalo keluar koalisi?," ungkap Sekjen PKS, Taufik Ridha saat dihubungi detikcom, Jumat (14/6/2013).

Taufik juga menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam PKS terkait sikap menolak kebijakan setgab. Menurutnya pembahasan kenaikan harga BBM berada di tingkat Fraksi PKS di DPR RI, setelah itu baru dilaporkan hasilnya ke Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Selain itu terdapat Majelis Syuro yang merupakan rapat tertinggi PKS untuk membahas hal yang dianggap sangat penting. Majelis Syuro ini beranggotakan 99 orang.

"Keputusan fraksi menolak kebijakan kenaikan BBM," tambahnya.

Ketika fraksi menolak kebijakan harga BBM dan disetujui DPTP, maka sikap yang diambil adalah menolak kebijakan tersebut tanpa harus melalui Majelis Syuro. Keputusan ini pun mempengaruhi posisi Tifatul Sembiring, Salim Segaf, dan Suswono yang menjabat Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Kecuali jika Presiden SBY menentukan sikap.

"Kalau masalah surat dari Pak SBY, itu kan wewenang Presiden SBY mau keluarkan kita dari koalisi apa nggak," pungkasnya.

(mpr/mpr)