Ahok: Banyak Masalah yang Membuat Tata Kelola DKI Jakarta Belum Baik

Jakarta, - Provinsi DKI Jakarta menempati urutan ketiga dalam survei kinerja tata kelola pemerintah di Indonesia (Indonesia Governance Index) versi LSM Kemitraan (Partnership). Banyak faktor yang menyebabkan DKI Jakarta tak menduduki posisi teratas dalam survei tersebut.

"Banyak sih soal tanah, perizinan, yang paling banyak dikeluhkan orang kan soal IMB. Ya banyak masalahlah. Terutama IMB sih. Yang jelas kita harus belajar banyak sama Surabaya. Mereka sangat baik," ujar Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Jakarta, Kamis (12/6/2013).

Ahok mengatakan Surabaya menjadi contoh yang baik karena memang tata kelola pemerintahannya sangat baik. Bahkan Ahok ingin pengganti dirinya dan Jokowi pada periode selanjutnya memiliki level sekelas Walikota Suabaya Tri Rismaharini.

"Nggak tahu saya. Saya bilang kalau sampai ke depan, harusnya sekelas itu (Risma) yang jadi gubernur DKI. Artinya dia mau kerja. Dia juga blusukan kayak Pak Jokowi," imbuhnya.

Ahok juga ingin membangun persepsi yang sama di kalangan PNS DKI. PNS DKI itu harus merasa dirinya bukan seorang pejabat.

"Orangnya musti di tune-up dulu. Supaya persepsinya itu bahwa kita melayani orang. Kita bukan pejabat. Ini mental. Makanya yang perlu diperbaikin itu orangnya. SDM-nya. Tapi kita bersyukurlah, DKI masih punya SDM yang baik dan bagus," imbuhnya.

Ahok mencontohkan, dirinya baru saja marah-marah kepada pejabat Dinas Perumahan. Sebab, penghuni rusun itu harus bolak-balik ke kantor Dinas Perumahan mengurus surat perjanjian tinggal di rusun.

"Apa salahnya sih orang Dinas Perumahan bawa ke rusun? Ini kan orang yang ekonominya tidak mampu. Harusnya pelayanan dibawa ke rusunnya kan? Apa susah gitu loh? Kalau perlu malam. Nah itu tidak dilakukan. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Nah ini yang musti kita ubah. Makanya musti di-tune up otaknya," kata Ahok dengan nada tinggi.

Rusun mana, Pak? "Marunda lagi tuh. Makanya saya bilang pindahin saja semua staf di sana itu. Pindahin jadi Satpol PP kek, pemadam kebakaran kek. Nah ini masalah lagi di sana. Kalau jadi pengurus kuburan bisa mempersulit orang mati lagi nanti," lanjutnya.

LSM Kemitraan (Partnership) PBB melakukan pengukuran terhadap kinerja tata kelola pemerintahan di Indonesia (Indonesia Governance Index) pada 2012. Hasilnya, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat ke-3 di bawah DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Pada 2008, Pemprov DKI menduduki peringkat teratas.

(mpr/nrl)