"Logikanya tidak, tahun ini sudah tidak (bayar sewa). Masa pemilik suruh bayar deviden, suruh bayar stand, logikanya apa," ujar gubernur DKI Joko Widodo usai menghadiri acara puncak Bulan Bhakti Gotong Royong dan Program PKK DKI Jakarta di kolong tol Pluit-Cengakreng, Rawa Bebek, Jakarta Utara, Rabu (12/6/2013).
Jokowi mengatakan penyelenggaraan PRJ tahun depan dipastikan tidak akan lagi digelar di area JIExpo. Namun untuk lokasi baru PRJ, Jokowi belum dapat memastikannya. Sejumlah tempat masih menjadi alternatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, yang terpenting dalam PRJ baru nanti adalah konsep hiburan rakyat dapat terpenuhi. "Kegembiraan usaha-usaha kecil, kegembiraan usaha-usaha mikro, yang setahun sekali mereka harus ada ruang untuk menjual produknya," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengaku kesal dengan PT Jakarta International EXPO (JIExpo) selaku pengelola JIExpo Kemayoran berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Raya Jakarta (PRJ). Ahok mengatakan Pemprov DKI sebagai pemegang 13,9% saham di JIExpo tapi malah disuruh bayar sewa untuk setiap penyelenggaraan ajang tahunan tersebut.
Belum lagi, Pemprov DKI tidak pernah mendapat bagian keuntungan (dividen) terkait keuntungan yang dari JIExpo yang dimiliki pengusaha Murdaya Poo. Ahok mengatakan untuk provinsi lain yang membuat kegiatan di JIExpo, tidak apa-apa jika digratiskan.
"Kalau kita ngomong jujur, JIExpo juga ada kurang ajarnya. DKI itu disuruh untuk menyiapkan anggaran untuk sewa ruangan. Gila nggak? Yang saya potong dulu Rp 4 miliar kan? Sempat dia nggak mau kan? Waktu saya rapat, sempat saya ancam karena nggak mau compliment seperti free. Kita nggak mau ikut, seluruh dinas saya larang untuk ikut," tutur Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (11/6/2013) kemarin.
(sip/rmd)