PKS Membangkang, PPP: Sesuai Code of Conduct Dianggap Pisahkan Diri

Jakarta - Anggota Setgab koalisi tak habis pikir dengan sikap PKS yang bersebrangan soal kenaikan harga BBM. Ketua umum PPP Surya Dharma Ali menilai, sikap membangkang PKS dalam code of conduct sama dengan memisahkan diri.

"Ya intinya memang sangat disesalkan sikap PKS yang berbeda dengan pemerintah, karena koalisi itu kan terikat pada code of conduct," kata Surya Dharma Ali usai rapat Setgab di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013) malam.

Menurutnya, kenaikan BBM merupakan keputusan strategis pemerintah, dalam code of conduct diatur ketika pemerintah mengambil keputusan strategis maka anggota koalisi wajib mendukung.

"Kalau dia tidak memberi dukungan atau berbeda dengan kebijakan strategis (koalisi), sama dengan telah memisahkan diri. Jadi sangat disesalkan," tegasnya.

Namun, Surya menuturkan bahwa keputusan untuk mengeluarkan PKS dari koalisi adalah hak preogatif presiden SBY, karena parpol berkomitmen kepada SBY.

"Tergantung keputusan dari yang melakukan koalisi itu, koalisi itu parpol dengan presiden. Nah kepatuhan dalam koalisi itu dasarnya adalah code of conduct itu," ungkapnya.

"Seandainya ada penilaian partai ini tidak patuh berdasarkan code of conduct, maka tindakan selanjutnya tergantung pada presiden apakah akan tetap dibiarkan atau ditegur saja, disanksi atau dikeluarkan, menjadi hak preogatif presiden," lanjut Menteri Agama itu.

Surya menyinggung sikap frontal PKS menolak kenaikan BBM yang dilakukan bahkan secara masif, yaitu melalui spanduk-spanduk di jalan.

"Penolakan PKS sangat massif karena selain dalam pernyataan di media, juga dalam bentuk spanduk yang tersebar luas sekali di seluruh penjuru negeri," ucapnya.

"Nanti akan kita liat sikap resminya pada rapat-rapat di DPR, dan kalau memang ada perkembangan khusus tidak tertutup setgab ketemu lagi," imbuh politisi PPP itu.

(bal/rvk)