Wakil Ketua DPR: Pemerintah Tak Optimal Layani TKI

Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut pemerintah tidak optimal melayani TKI. Ini terbukti dari kerusuhan para TKI yang mengantre pengurusan surat perjalanan laksana paspor di kantor KJRI di Jeddah.

"Penyediaan loket yang tidak memadai dengan overstayer ribuan, tidak ada tenda, tidak ada konsumsi sehingga dapat dipahami kemudian TKI terkesan tidak diurusi," kata Taufik saat dihubungi detikcom, Senin (10/6/2013) malam.

Pihak KJRI dibantu KBRI Arab Saudi seharusnya sigap mengantisipasi membludaknya pengantre SPLP terkait amnesti. "Ini sebetulnya hanya permasalahan teknis, tapi kalau tidak optimal akan jadi masalah besar," tuturnya.

Taufik berharap permasalahan terhadap TKI yang tidak memiliki dokumen kerja resmi dan overstay segera ditangani Kemenakertrans, BNP2TKI termasuk Kemenlu.

"TKI overstayer jadi masalah rutin tiap tahun. Moratorium ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah dan belum ada jalan keluarnya. Ini yang harus dicarikan solusi bersama," ujar dia.

Ribuan TKI mengamuk di kantor KJRI Jeddah saat mengantre pengurusan SPLP, Minggu (9/6). Mereka mengamuk karena loket pelayanan tak kunjung dibuka dari jadwal yang ditentukan.

Dari foto yang dikirim ke redaksi detikcom, tampak ribuan TKI berjejal mengantre. Mereka yang mengantre kebanyakan para wanita. Ribuan TKI wanita berdesakan di jalan selebar 20 meter. Antreannya terlihat panjang, diperkirakan hingga ratusan meter ke belakang.

Tak ada garis pembatas antrean ataupun tenda di lokasi. Petugas KJRI juga tidak terlihat mengatur barisan antrean TKI. Dalam kondisi demikian, TKI dipaksa mengantre berjam-jam di bawah sinar terik matahari. Pengantre yang lelah pun terpaksa duduk seadanya di jalanan beraspal. Banyak di antara mereka yang bersandar di seng karena lelah berdiri lama.

(fdn/nvc)