Anggota DPR: Provokator Kerusuhan di KJRI Jeddah Harus Diusut

Jakarta - Kerusuhan di Kantor KJRI Jeddah diduga dipicu provokasi berakhirnya masa pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Selain harus ada sosialisasi kembali jadwal yang sebenarnya, juga proses hukum terhadap pelaku aksi provokasi.

"Kabar adanya provokator, kejadian ini harus diusut tuntas. Menjadi koreksi untuk pengumuman tentang jadwal pembuatan SPLP ini jelas, tentunya dapat mencegah provokasi," kata anggota Komisi IX DPR Chusnunia Chalim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Kasus ini diharapkannya tidak membuat jadwal pengurusan yang berakhir pada 3 Juli 2013 terganggu. Tim KJRI diminta menambah jam layanan termasuk menambah loket antrean.

Dia mensinyalir ada mafia TKI non dokumen di Arab Saudi. Para mafia ini menjadi biang persoalan bagi TKI. " Ini bagian yang harus diperangi secara tuntas," ujar politisi PKB ini.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IX, Poempida Hidayatulloh. Dia mendorong seluruh jajaran terkait melakukan evaluasi terhadap masalah teknis di lapangan terhadap proses pengurusan SPLP yang telah berjalan beberapa bulan terakhir. menanggapi soal huru-hara di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Arab Saudi. Menurutnya, kerusuhan itu adalah akumulasi dari kemarahan-kemarahan para TKI.

"Respon yang tegas tidak juga kunjung datang dari lembaga yang berwenang dalam masalah TKI ini. Penyelesaian masalah TKI yang menumpuk ini dapat diakselerasi jika DPR dapat memaksimalkan hak pengawasannya secara intensif," ujarnya.

(dnu/lh)