Senin, 10/06/2013 01:57 WIB

Anis Matta: Sikap Tolak Kenaikan BBM Tak Terkait dengan Koalisi

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM memicu kegoncangan di tubuh setgab koalisi. Partai politik di setgab bersuara keras agar PKS didepak keluar dari koalisi. Namun Presiden PKS Anis Matta justru menyatakan, sikap penolakan kenaikan BBM tak terkait koalisi.

"Permintaan mundur atau tidaknya PKS dari koalisi gabungan di parlemen terkait penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan PKS sangatlah tidak relevan," ujar Anis.

Hal itu disampaikan Anis saat memberi pembekalan Caleg PKS se-Sulawesi Selatan di gedung Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (9/6/2013).

Menurutnya, penolakan PKS terhadap rencana kenaikan BBM justru merupakan hasil aspirasi yang ditampung PKS dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Anis juga meminta caleg PKS untuk membangun persahabatan yang membawa manfaat dengan masyarakat. Para caleg dan kader PKS agar tidak menjaga jarak dengan warga.

Selain Anis, Sekjen Taufik Ridho dan bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman juga ikut hadir.

Bentuk penolakan PKS tersebut diwujudkan dalam spanduk yang disebar di banyak titik. Spanduk-spanduk itu semakin menguatkan desakan parpol koalisi lainnya agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Berbeda dengan sikap partainya, tiga menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait rencana kenaikan BBM tersebut.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mna/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%