Detik.com News
Detik.com
Senin, 10/06/2013 01:57 WIB

Anis Matta: Sikap Tolak Kenaikan BBM Tak Terkait dengan Koalisi

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Anis Matta: Sikap Tolak Kenaikan BBM Tak Terkait dengan Koalisi
Makassar - Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM memicu kegoncangan di tubuh setgab koalisi. Partai politik di setgab bersuara keras agar PKS didepak keluar dari koalisi. Namun Presiden PKS Anis Matta justru menyatakan, sikap penolakan kenaikan BBM tak terkait koalisi.

"Permintaan mundur atau tidaknya PKS dari koalisi gabungan di parlemen terkait penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan PKS sangatlah tidak relevan," ujar Anis.

Hal itu disampaikan Anis saat memberi pembekalan Caleg PKS se-Sulawesi Selatan di gedung Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (9/6/2013).

Menurutnya, penolakan PKS terhadap rencana kenaikan BBM justru merupakan hasil aspirasi yang ditampung PKS dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Anis juga meminta caleg PKS untuk membangun persahabatan yang membawa manfaat dengan masyarakat. Para caleg dan kader PKS agar tidak menjaga jarak dengan warga.

Selain Anis, Sekjen Taufik Ridho dan bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman juga ikut hadir.

Bentuk penolakan PKS tersebut diwujudkan dalam spanduk yang disebar di banyak titik. Spanduk-spanduk itu semakin menguatkan desakan parpol koalisi lainnya agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Berbeda dengan sikap partainya, tiga menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait rencana kenaikan BBM tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mna/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%