detikcom

Senin, 10/06/2013 01:57 WIB

Anis Matta: Sikap Tolak Kenaikan BBM Tak Terkait dengan Koalisi

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM memicu kegoncangan di tubuh setgab koalisi. Partai politik di setgab bersuara keras agar PKS didepak keluar dari koalisi. Namun Presiden PKS Anis Matta justru menyatakan, sikap penolakan kenaikan BBM tak terkait koalisi.

"Permintaan mundur atau tidaknya PKS dari koalisi gabungan di parlemen terkait penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan PKS sangatlah tidak relevan," ujar Anis.

Hal itu disampaikan Anis saat memberi pembekalan Caleg PKS se-Sulawesi Selatan di gedung Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (9/6/2013).

Menurutnya, penolakan PKS terhadap rencana kenaikan BBM justru merupakan hasil aspirasi yang ditampung PKS dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Anis juga meminta caleg PKS untuk membangun persahabatan yang membawa manfaat dengan masyarakat. Para caleg dan kader PKS agar tidak menjaga jarak dengan warga.

Selain Anis, Sekjen Taufik Ridho dan bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman juga ikut hadir.

Bentuk penolakan PKS tersebut diwujudkan dalam spanduk yang disebar di banyak titik. Spanduk-spanduk itu semakin menguatkan desakan parpol koalisi lainnya agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Berbeda dengan sikap partainya, tiga menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait rencana kenaikan BBM tersebut.


Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mna/rmd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%