Senin, 10/06/2013 01:57 WIB

Anis Matta: Sikap Tolak Kenaikan BBM Tak Terkait dengan Koalisi

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM memicu kegoncangan di tubuh setgab koalisi. Partai politik di setgab bersuara keras agar PKS didepak keluar dari koalisi. Namun Presiden PKS Anis Matta justru menyatakan, sikap penolakan kenaikan BBM tak terkait koalisi.

"Permintaan mundur atau tidaknya PKS dari koalisi gabungan di parlemen terkait penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan PKS sangatlah tidak relevan," ujar Anis.

Hal itu disampaikan Anis saat memberi pembekalan Caleg PKS se-Sulawesi Selatan di gedung Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (9/6/2013).

Menurutnya, penolakan PKS terhadap rencana kenaikan BBM justru merupakan hasil aspirasi yang ditampung PKS dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Anis juga meminta caleg PKS untuk membangun persahabatan yang membawa manfaat dengan masyarakat. Para caleg dan kader PKS agar tidak menjaga jarak dengan warga.

Selain Anis, Sekjen Taufik Ridho dan bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman juga ikut hadir.

Bentuk penolakan PKS tersebut diwujudkan dalam spanduk yang disebar di banyak titik. Spanduk-spanduk itu semakin menguatkan desakan parpol koalisi lainnya agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Berbeda dengan sikap partainya, tiga menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait rencana kenaikan BBM tersebut.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(mna/rmd)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%