Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 08/06/2013 10:12 WIB

PKS Tolak BBM Dianggap Strategi Pencitraan Dongkrak Elektabilitas

Septiana Ledysia - detikNews
PKS Tolak BBM Dianggap Strategi Pencitraan Dongkrak Elektabilitas
Jakarta - Sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai sebagai strategi pencintraan untuk menaikkan elektabilitas partai. Sikap PKS tersebut juga dinilai sebagai cara untuk raih simpati publik, karena saat ini partainya sedang terjerat kasus korupsi.

"Penolakan harga BBM yang dilakukan PKS juga bisa digunakan untuk memperkuat posisi PKS di Koalisi jadi mereka tidak mau kalah sebelum perang," ujar pengamat politik Hanta Yuda dalam diskusi yang bertemakan perahu retak setgab yang digelar Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).

Hanta juga mengatakan, sikap penolakan harga BBM juga dinilai sebagai salah satu kekecewaan PKS karena masuknya Golkar pada tahun 2009 kedalam pemerintahan. "PKS juga sering tidak dilibatkan dalam rapat-rapat Setgab," ujarnya.

Mendengar hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan, seluruh anggota setgap selalu diundang jika ada rapat-rapat. Menurutnya tidak ada satupun partai anggota Setgap yang tidak diundang.

"Tidak pernah tidak diundang, semua diundang,tidak mungkin gak diundang, jadi itu gak benar," Imbuh Didi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(spt/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%