Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 08/06/2013 10:12 WIB

PKS Tolak BBM Dianggap Strategi Pencitraan Dongkrak Elektabilitas

Septiana Ledysia - detikNews
PKS Tolak BBM Dianggap Strategi Pencitraan Dongkrak Elektabilitas
Jakarta - Sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai sebagai strategi pencintraan untuk menaikkan elektabilitas partai. Sikap PKS tersebut juga dinilai sebagai cara untuk raih simpati publik, karena saat ini partainya sedang terjerat kasus korupsi.

"Penolakan harga BBM yang dilakukan PKS juga bisa digunakan untuk memperkuat posisi PKS di Koalisi jadi mereka tidak mau kalah sebelum perang," ujar pengamat politik Hanta Yuda dalam diskusi yang bertemakan perahu retak setgab yang digelar Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).

Hanta juga mengatakan, sikap penolakan harga BBM juga dinilai sebagai salah satu kekecewaan PKS karena masuknya Golkar pada tahun 2009 kedalam pemerintahan. "PKS juga sering tidak dilibatkan dalam rapat-rapat Setgab," ujarnya.

Mendengar hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan, seluruh anggota setgap selalu diundang jika ada rapat-rapat. Menurutnya tidak ada satupun partai anggota Setgap yang tidak diundang.

"Tidak pernah tidak diundang, semua diundang,tidak mungkin gak diundang, jadi itu gak benar," Imbuh Didi.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(spt/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%