detikcom
Sabtu, 08/06/2013 10:12 WIB

PKS Tolak BBM Dianggap Strategi Pencitraan Dongkrak Elektabilitas

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai sebagai strategi pencintraan untuk menaikkan elektabilitas partai. Sikap PKS tersebut juga dinilai sebagai cara untuk raih simpati publik, karena saat ini partainya sedang terjerat kasus korupsi.

"Penolakan harga BBM yang dilakukan PKS juga bisa digunakan untuk memperkuat posisi PKS di Koalisi jadi mereka tidak mau kalah sebelum perang," ujar pengamat politik Hanta Yuda dalam diskusi yang bertemakan perahu retak setgab yang digelar Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).

Hanta juga mengatakan, sikap penolakan harga BBM juga dinilai sebagai salah satu kekecewaan PKS karena masuknya Golkar pada tahun 2009 kedalam pemerintahan. "PKS juga sering tidak dilibatkan dalam rapat-rapat Setgab," ujarnya.

Mendengar hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan, seluruh anggota setgap selalu diundang jika ada rapat-rapat. Menurutnya tidak ada satupun partai anggota Setgap yang tidak diundang.

"Tidak pernah tidak diundang, semua diundang,tidak mungkin gak diundang, jadi itu gak benar," Imbuh Didi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(spt/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%