Sabtu, 08/06/2013 10:12 WIB

PKS Tolak BBM Dianggap Strategi Pencitraan Dongkrak Elektabilitas

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai sebagai strategi pencintraan untuk menaikkan elektabilitas partai. Sikap PKS tersebut juga dinilai sebagai cara untuk raih simpati publik, karena saat ini partainya sedang terjerat kasus korupsi.

"Penolakan harga BBM yang dilakukan PKS juga bisa digunakan untuk memperkuat posisi PKS di Koalisi jadi mereka tidak mau kalah sebelum perang," ujar pengamat politik Hanta Yuda dalam diskusi yang bertemakan perahu retak setgab yang digelar Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).

Hanta juga mengatakan, sikap penolakan harga BBM juga dinilai sebagai salah satu kekecewaan PKS karena masuknya Golkar pada tahun 2009 kedalam pemerintahan. "PKS juga sering tidak dilibatkan dalam rapat-rapat Setgab," ujarnya.

Mendengar hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan, seluruh anggota setgap selalu diundang jika ada rapat-rapat. Menurutnya tidak ada satupun partai anggota Setgap yang tidak diundang.

"Tidak pernah tidak diundang, semua diundang,tidak mungkin gak diundang, jadi itu gak benar," Imbuh Didi.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(spt/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%