3 Pertarungan Sengit PKS-KPK, dari Luthfi Hingga Century

Jakarta - Hubungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin tidak harmonis. Elite partai dakwah ini melancarkan peluru-peluru memprotes langkah pemimpin lembaga antikorupsi itu.

Konflik PKS dan KPK mulai memanas setelah eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor sapi. Penyidik KPK menyita 6 mobil Luthfi terkait dengan pasal pencucian uang yang dijeratkan lelaki yang disebut-sebut menikah dengan Darin Mumtazah (19) itu.

Dua kali PKS melawan aksi KPK menyita aset. PKS menuding KPK tidak memberikan surat pemberitahuan resmi. Namun akhirnya PKS memberi izin setelah KPK melakukan prosedur penyitaan yang benar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Konflik PKS dan KPK juga memanas saat rapat Timwas Century. Anggota dewan dari FPKS kompak walkout setelah memprotes lambatnya penyelesaikan kasus dan pemeriksaan saksi yang semula 100 orang lebih menjadi hanya 37. Kemudian soal status hukum pejabat BI yang sedang sakit, Siti Fajriyah.

Tidak hanya itu, PKS mengancam bakal menggalang hak angket lantaran tidak puas terhadap penjelasan KPK.

Berikut 3 pertarungan sengit PKS-KPK:

1. Walkout di Rapat Timwas Century

Rapat Timwas Century dengan pimpinan KPK berlangsung memanas. Anggota Timwas Century dari PKS walkout memprotes kehadiran Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Bambang Widojanto memang sempat menyindir soal level pengetahuan anggota timwas seolah kasus Century yang menyebut bisa diselesaikan dalam semalam. Namun, pernyataan itu justru dianggap anggota timwas merendahkan anggota DPR.

Anggota timwas menggelar voting tentang apakah Bambang perlu hadir atau tidak dalam rapat timwas. Namun hasil voting seluruh fraksi menyepakati agar Bambang tetap hadir, PKS keras tetap menolak.

"Saya tetap meminta Saudara Bambang untuk tidak hadir, kalau dia tetap bicara maka saya memilih keluar!" kata Fahri Hamzah, dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2013).

"Kedua, saya tak suka teman-teman (DPR) menikmati penghinaan kepada parlemen. Saya boleh bodoh, tapi kalau saya dipilih rakyat saya menjadi mulia. Kalau Saudara Bambang tetap bicara saya akan keluar," tegasnya.

Pernyataan Fahri diamini oleh dua politisi PKS lainnya, Andi Rahmat dan Indra. Mereka bertiga pun keluar dari ruang rapat, karena hasil voting seluruh fraksi meminta Bambang tetap menangani dan hadir dalam rapat Timwas Century.

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan bahwa KPK telah memutuskan agar Bambang Widjojanto tetap ikut menangani kasus Century, tapi memang ada hal-hal yang ia tidak bisa terlibat.

Sementara terkait banyaknya protes dan kritik dari anggota timwas terkait penangan Century, Samad menuturkan hal itu hanya dinamika.

Rapat Timwas Century yang berlangsung 4 jam akhirnya menelurkan 3 poin kesimpulan yakni mendukung KPK menangani kasus Century, mendesak KPk menelusuri aset-aset dan pengembalian aset serta mengundang KPK untuk mengadakan pertemuan secara tertutup guna mengetahui perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi Bank Century.

2. Ajukan Hak Angket

Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah meradang. Dia tak terima dengan penjelasan KPK di kasus Century. KPK dianggap tak terbuka pada DPR. Politisi PKS ini menebar ancaman.

"Jadi kalau tertutup seperti ini, saya juga bisa ajukan angket untuk investigasi KPK. Peser demi peser harus diketahui," jelas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Fahri sebelumnya protes dengan sikap KPK dinilai yang tak mau terbuka di rapat Timwas Century. Fahri menilai DPR sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan.

"Maaf ini hubungan antar lembaga. Kalau di negara demokrasi yang mapan, dewan lebih tinggi, Anda diawasi kita mengawasi. Makanya yang mau saya perdebatkan banyak sekali yang diawasi dewan," jelasnya.

Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, kasus Century sudah masuk ranah penyidikan. Sesuai aturan, bila sudah ada di ranah penyidikan kasus akan dibuka di pengadilan. KPK mengikuti proses hukum bukan proses politik.

3. Laporkan Jubir KPK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaporkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi ke Mabes Polri. Johan dilaporkan dengan pasal penghinaan. Johan dinilai pernah berucap jika upaya penyitaan mobil dari DPP PKS gagal karena dihalang-halangi.

Ucapan Johan itu dianggap merugikan PKS. Laporan itu sudah diserahkan ke Bareskrim dengan nomor pelaporan LP/390/V/2013/Bareskrim.

Dalam catatan detikcom, KPK sebelumnya tidak pernah menyebut PKS tidak kooperatif. Lembaga antikorupsi tersebut, sebagaimana dituturkan oleh Johan, menyatakan pihak keamanan gedung PKS-lah yang tidak kooperatif, bukan partai tersebut secara kelembagaan.

"Ya KPK menyatakan penjaga gedung DPP PKS kurang kooperatif," kata Johan di kantornya, Selasa (7/5) lalu.

Atas laporan itu, Johan mengaku menghormati langkah hukum yang diambil PKS dan siap menghadapi laporan tersebut.

"Saya pribadi menghormati dan siap dipanggil kapan pun untuk memberikan klarifikasi itu," kata Johan saat dihubungi, Selasa (14/5/2013).