Berani Tarik 3 Menteri dari Kabinet? Ini Jawaban PKS

Jakarta - Membangkang dari keputusan koalisi, PKS pun ditantang menarik 3 menterinya dari kabinet. Namun elite PKS tak berani menjawab tegas terkait hal ini.

"Kan itu dua hal berbeda dan dimulainya dengan cara yang baik. Masalahnya selalu komunikasi, orang boleh tahu bagaimana komunikasi itu selalu diambil dalam keadaan memaksa," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah saat ditanya apakah PKS akan menarik menterinya dari kabinet atau mempersilakan menterinya mundur.

Hal ini disampaikan Fahri kepada wartawan di sela-sela rapat Timwas Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Memang 3 menteri PKS saat ini mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Menurut Waketum PD Nurhayati Ali Assegaf harusnya PKS tak boleh berdiri di dua kaki, namun PKS tak menggubris.

"Menteri berpendapat sama dengan presiden itu haknya karena menteri milik presiden. Dalam konstitusi menteri itu hak presiden, dia harus loyal pada presiden," terang Fahri.

Sedangkan di DPR, berbeda lagi situasinya. "Untuk keputusan yang presiden tak perlu persetujuan Dewan karena dia yakin UU APBN lalu, ya lakukanlah," tegas Fahri.

Partai Demokrat (PD) terus bereaksi keras menyikapi pembangkangan PKS. Jika berkukuh membangkang terhadap keputusan koalisi untuk menaikkan harga BBM, tiga menteri PKS harus mundur dari kabinet. Tiga menteri PKS adalah Menkominfo, Mentan dan Mensos.

"Sekarang ini kita harus menjaga budaya malu. Kalau sudah tidak sepaham sebaiknya mundur. Kalau menterinya sepaham, tapi partainya tidak sepaham sebaiknya mundur juga," kata Wakil Ketua Umum PD, Nurhayati Ali Assegaf, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).



(bal/van)