7 Suara Keras Koalisi Soal Pembangkangan PKS

Jakarta - Sikap Partai Keadilan Sejahrera (PKS) yang berseberangan dengan pemerintah soal kenaikan BBM kembali memicu suara keras dari setgab koalisi. 'Pembangkangan' PKS ini bukan yang pertama kali. Setiap tahun partai berlambang bulan sabit kembar ini selalu berseberangan dengan pemerintah soal kenaikan BBM.

PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Penolakan serupa juga dilakukan partai ini tahun lalu sehingga memicu konflik di internal Setgab koalisi. Penolakan PKS terhadap kenaikan BBM ditunjukkan dengan menyebar ratusan spanduk di berbagai titik di Jakarta.

Suara keras partai koalisi yang dialamatkan kepada PKS beragam, mulai dari menyebut partai tersebut berkepribadian ganda, partai munafik, hingga desakan kepada Presiden SBY untuk mendepak PKS dari koalisi dan mencopot ketiga menterinya dari kabinet.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut 6 pernyataan keras partai koalisi soal 'pembangkangan' PKS yang dihimpun detikcom, Rabu (5/6/2013):

1. Amir: PKS Berkepribadian Ganda

Sekretaris Sekretariat Gabungan Amir Syamsuddin angkat bicara soal sikap PKS yang dinilainya mendua soal kenaikan BBM. Amir menyebut PKS berkepribadian ganda.

"PKS, kalau memang benar-benar akan membela rakyat kecil, tentu wajib kita hargai. Tapi tentunya sangat menimbulkan pertanyaan jika PKS itu sendiri seakan-akan berkepribadian ganda," kata Amir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Apa yang dimaksud dengan 'PKS berkepribadian ganda'? "Artikan sendiri," jawab Amir.

Menurut Amir, sikap membela rakyat yang didemonstrasikan PKS melalui penolakkan kenaikan BBM harus dibarengi dengan sikap konsisten. Jangan sampai masyarakat berpikir PKS benar-benar berkepribadian ganda.

"Kalau memang konsisten membela rakyat kecil maka kami hargai, tapi masyarakat pasti akan melihat juga hal-hal lain, apakah dalam hal-hal lain juga akan ada konsistensi seperti itu," ujar Amir penuh makna.

Apakah itu berarti PKS juga harus konsisten untung hengkang dari koalisi? Amir enggan meruncingkan kata-katanya.

"Biarlah nanti Ketua Koalisi kami yang menilai. Bukan saya yang menentukan nasibnya PKS. Tunggulah nanti. Selesai itu baru saya bisa bercerita dengan Anda," jawab pria yang jadi Menkum HAM ini.

2. Nurhayati: PKS Munafik

Partai Demokrat (PD) gerah dengan sikap membangkang PKS di koalisi Setgab. Partai besutan Presiden SBY ini menuding PKS munafik.

"PKS mengatakan koalisi dengan rakyat, tapi menterinya di kabinet. Kalau partai Islam harusnya malu, orang bicara berbeda itu munafik," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD), Nurhayati Ali Assegaf.

Hal ini disampaikan Nurhayati usai mengikuti rapat koalisi Setgab di rumah dinas Wapres Boediono, Jl Madiun, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.

Nurhayati menilai PKS sedang mencari simpati publik. Manuver-manuver PKS, antara lain dengan memasang spanduk penolakan harga BBM, dinilai bentuk pencitraan yang membohongi rakyat.

"PKS sedang mencari simpati publik. Mereka bilang tak ingin berbuat zalim, tapi mereka menzalimi pemerintahan. Biarlah masyarakat yang menilai," ujar perempuan yang juga Wakil Ketua Umum PD ini.

3. Ical: PKS Bersikap Mendua

PKS tak hadir dalam rapat koalisi Setgab di rumah dinas Wapres Boediono. Namun ada penyampaian sikap dari PKS. Ternyata sikap PKS mendua, ada yang menolak, namun ada juga yang menerima rencana kenaikan harga BBM.

Dualisme sikap PKS ini diungkap oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang hadir dalam rapat Setgab. Ical menyebut ada perbedaan sikap mengenai kenaikan harga BBM di internal PKS.

"Dari PKS ada dua suara, ada suara yang menerima ada yang menolak kenaikan harga BBM," kata Ical usai menghadiri rapat Setgab di rumah dinas Wapres Boediono, Jl Madiun, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013) malam.

4. PPP: Copot 3 Menteri PKS

Sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga BBM dinilai sebagai pembangkangan terhadap koalisi Setgab. PKS bisa saja mendapat sanksi dari koalisi.

"Haknya mereka seperti itu. Tergantung yang memberikan mandat kepada PKS, yaitu SBY, untuk memberikan perhitungan," kata Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar, Senin (3/6/2013).

Masalah sanksi untuk PKS ada di tangan pimpinan koalisi, dalam hal ini Partai Demokrat. Bisa saja menteri PKS di kabinet dicopot, namun itu hanya atas keinginan SBY.

"Masalah menteri tergantung presiden, itu ketentuan di Undang-undang, sekarang berani nggak SBY copot menteri PKS?" ujar anggota Komisi VIII DPR ini.

5. PKB: SBY Berhak Keluarkan PKS dari Koalisi

PKS menentang koalisi Setgab dengan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sikap PKS itu disebut melanggar komitmen koalisi.

"Sebagai sesama koalisi harusnya menjaga komitmen. Komitmen dalam politik itu penting karena sebagai potret sebuah partai. Ya PKS dengan sendirinya melanggar komitmen," kata Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar, Senin (3/6/2013).

Marwan mengatakan sikap PKS bisa menjadi pelajaran bagi rakyat. "Rakyat dan elite politik kan akhirnya ngerti karakter masing-masing partai, mana yang punya komitmen dan integritas dan mana yang tidak," ujarnya.

Meski demikian, Marwan tak mau terlalu jauh mengusulkan sanksi untuk PKS. Dia menyerahkan keputusan pada pimpinan koalisi.

"Urusan dikeluarkan itu urusannya Presiden," tuturnya.

6. Ruhut: PKS Partai Banci

PKS memutuskan berseberangan dengan Setgab Koalisi soal kenaikan harga BBM. Sontak politikus PD Ruhut Sitompul murka. Ruhut menyebut PKS partai banci.

"Di mata saya, PKS itu partai banci. Di kala susah dia menusuk kami dari belakang, menggunting dalam lipatan," protes Ruhut saat berbincang degnan detikcom, Kamis (30/5/2013).

Sementara PKS juga menikmati 3 kursi menteri di pemerintahan. Bahkan PKS sempat mendapatkan 4 menteri di awal periode kedua pemerintahan SBY.

"Giliran menteri dia mau menikmati. Ngancam mau keluar koalisi nyatanya dia bilang menteri mau dihibahkan," katanya.

Tindakan PKS menolak kenaikan harga BBM dinilai Ruhut hanya pencitraan saja karena PKS di internal koalisi juga sudah sepakat awalnya.

"Itu pencitraan, sudah dari dulu PKS begitu. Saya nggak khawatir, rakyat cerdas, dia lolos PT (parliamentary threshold 3,5% - red) saja sudah bagus," komentar Ruhut dengan gayanya yang ceplas-ceplos.

7. Mubarok: PKS Ingin Terkesan Dizalimi

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok tak heran PKS berani melawan koalisi. Menurutnya PKS memang sengaja membuat ulah biar diusir alias dipecat dari koalisi.

"PKS kepinginnya dipecat supaya terkesan dizalimi, biar publik yang menilai," kata Mubarok kepada detikcom, Rabu (5/6/2013).

Mubarok tak memungkiri petinggi koalisi muak melihat sikap PKS. Tapi baginya ya memang begitu sikap PKS sejak awal koalisi dibangun.

"Ya begitulah anggota koalisi PKS, apakah pantas begitu? Saya kira rakyat sudah cerdas," katanya.