detikcom
Selasa, 04/06/2013 15:03 WIB

KSAD: Sidang Kasus Cebongan Diawasi KY

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
KSAD Jenderal Moeldoko.
Jakarta - Rangkaian sidang kasus penyerangan LP Cebongan oleh oknum Kopassus, akan dimulai pertengahan bulan ini. Sidang yang digelar di Pengadilan Militer Yogyakarta ini juga dalam pengawasan Komisi Yudisial.

"Sesuai aturan, pengadilan militer juga diawasi KY. Para hakimnya bekerja dalam pengawasan KY juga," kata KSAD Jenderal Moeldoko di Mabes AD, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (4/6/2013).

Danrem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Adi Widjaya, yang ditemui secara terpisah mengatakan, sidang akan mulai digelar pada 15 Juni mendatang. Untuk pengamanan, sudah ada koordinasi dengan Polda DIY selaku pihak berwenang.

"Pokoknya sebelum puasa ini sidangnya,"kata Adi Widjaya, usai menghadiri acara safety riding di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Selasa(4/6/2013).

Jumlah personel yang akan dikerahkan dalam pengamanan sidang tergantung situasi sidang. Karena sidang tidak gelar secara serentak. Jumlah personel pengamanan bergantung pada jadwal berapa yang akan menjalani sidang.

Sidang kasus penyerangan ini tidak hanya sehari, namun bisa berkelanjutan. Karena sidang akan dipecah-pecah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%