Detik.com News
Detik.com

Selasa, 04/06/2013 15:03 WIB

KSAD: Sidang Kasus Cebongan Diawasi KY

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
KSAD: Sidang Kasus Cebongan Diawasi KY KSAD Jenderal Moeldoko.
Jakarta - Rangkaian sidang kasus penyerangan LP Cebongan oleh oknum Kopassus, akan dimulai pertengahan bulan ini. Sidang yang digelar di Pengadilan Militer Yogyakarta ini juga dalam pengawasan Komisi Yudisial.

"Sesuai aturan, pengadilan militer juga diawasi KY. Para hakimnya bekerja dalam pengawasan KY juga," kata KSAD Jenderal Moeldoko di Mabes AD, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (4/6/2013).

Danrem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Adi Widjaya, yang ditemui secara terpisah mengatakan, sidang akan mulai digelar pada 15 Juni mendatang. Untuk pengamanan, sudah ada koordinasi dengan Polda DIY selaku pihak berwenang.

"Pokoknya sebelum puasa ini sidangnya,"kata Adi Widjaya, usai menghadiri acara safety riding di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Selasa(4/6/2013).

Jumlah personel yang akan dikerahkan dalam pengamanan sidang tergantung situasi sidang. Karena sidang tidak gelar secara serentak. Jumlah personel pengamanan bergantung pada jadwal berapa yang akan menjalani sidang.

Sidang kasus penyerangan ini tidak hanya sehari, namun bisa berkelanjutan. Karena sidang akan dipecah-pecah.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%