Detik.com News
Detik.com

Selasa, 04/06/2013 15:03 WIB

KSAD: Sidang Kasus Cebongan Diawasi KY

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
KSAD: Sidang Kasus Cebongan Diawasi KY KSAD Jenderal Moeldoko.
Jakarta - Rangkaian sidang kasus penyerangan LP Cebongan oleh oknum Kopassus, akan dimulai pertengahan bulan ini. Sidang yang digelar di Pengadilan Militer Yogyakarta ini juga dalam pengawasan Komisi Yudisial.

"Sesuai aturan, pengadilan militer juga diawasi KY. Para hakimnya bekerja dalam pengawasan KY juga," kata KSAD Jenderal Moeldoko di Mabes AD, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (4/6/2013).

Danrem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Adi Widjaya, yang ditemui secara terpisah mengatakan, sidang akan mulai digelar pada 15 Juni mendatang. Untuk pengamanan, sudah ada koordinasi dengan Polda DIY selaku pihak berwenang.

"Pokoknya sebelum puasa ini sidangnya,"kata Adi Widjaya, usai menghadiri acara safety riding di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Selasa(4/6/2013).

Jumlah personel yang akan dikerahkan dalam pengamanan sidang tergantung situasi sidang. Karena sidang tidak gelar secara serentak. Jumlah personel pengamanan bergantung pada jadwal berapa yang akan menjalani sidang.

Sidang kasus penyerangan ini tidak hanya sehari, namun bisa berkelanjutan. Karena sidang akan dipecah-pecah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fiq/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%