Lawan Setgab Koalisi, PKS: Kursi Menteri Prerogatif SBY

Jakarta - Menentang keputusan Setgab koalisi membuat wacana pengusiran PKS koalisi merebak. Jika PKS membulatkan tekad menolak kenaikan BBM, tentu ada konsekuensinya yakni kehilangan 3 kursi menteri. Apa PKS siap?

"Posisi menteri itu hak prerogatif presiden, tentu tidak perlu dibahas. Diserahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini diplomatis.

Hal ini disampaikan Jazuli kepada detikcom, Selasa (4/6/2013).

PKS terus menyebar propaganda penolakan kenaikan harga BBM. PKS menebar spanduk bergambar Anis Matta menolak kenaikan harga BBM ke seluruh Nusantara.

"Kita fokus menolak kenaikan BBM. Kenaikan BBM bukan solusi komprehensif terhadap persoalan ekonomi rakyat dan jebolnya APBN," kata anggota Majelis Syuro PKS ini.

Akibat sikap keras PKS ini, politikus PD Ruhut Sitompul bahkan mengusir PKS keluar dari koalisi. Dia juga berharap 3 menteri PKS lekas didepak dari kabinet.

Malam nanti Setgab juga kembali rapat terkait rencana kenaikan harga BBM di rumah dinas Wapres Boediono. Ada kemungkinan pembahasan mengalir sampai pembangkangan PKS.




(van/nrl)