RUU Wajib Militer, Buruh: Urgensinya Untuk Apa?

Jakarta - Dalam RUU komponen Cadangan Pertahanan Negara mengatur PNS dan pekerja/buruh wajib menjadi anggota komponen cadangan, Buruh meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu sebelum mengesahkan. Selain itu saat ini belum ada kejelasan untuk apa RUU tersebut dibuat.

"Pemerintah mesti mengkaji baik buruk dan untuk apa targetnya, karena wajib militer di Indonesia merupakan hal baru, sehingga tidak jelas untuk apa urgensi program ini," tutur Muhamad Rusdi Kordinator Forum Buruh DKI Jakarta, saat dihubungi, Senin (3/6/2013)

Selain itu ia meminta jika memang RUU tersebut disahkan pemerintah harus mensosialisaikan ke masyarakat dan buruh.

"Jangan sampai ini menjadi wacana publik yang tidak produktif, kalau tujuan tidak jelas, kalau semua jelas keuntungan untuk buruh saya yakin tidak ada masalah,"

Rusdi mengatakan jangan sampai adanya wacana dari RUU tersebut justru dijadikan sebagai pengalihan isu untuk kesejahteraan buruh, dimana saat ini pihaknya tengah memperjuangkan haknya.

"Kalau belum jelas urgensinya. apakah indonesia sedang gawar daruarat oleh karena itu pemerintah harus menjelaskannya. Seharusnya pemerintah lebih mementingkan kesejahteraan rakyat, upah layak, pendidikan murah, bukan mengesahkan ruu ormas, atau seperti ini yang tidak jelas urgensinya apa," tuturnya.

(edo/rvk)