PPP: Berani Nggak SBY Copot 3 Menteri PKS?

Jakarta - Sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga BBM dinilai sebagai pembangkangan terhadap koalisi Setgab. PKS bisa saja mendapat sanksi dari koalisi.

"Haknya mereka seperti itu. Tergantung yang memberikan mandat kepada PKS, yaitu SBY, untuk memberikan perhitungan," kata Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar, saat dihubungi, Senin (3/6/2013).

Masalah sanksi untuk PKS ada di tangan pimpinan koalisi, dalam hal ini Partai Demokrat. Bisa saja menteri PKS di kabinet dicopot, namun itu hanya atas keinginan SBY.

"Masalah menteri tergantung presiden, itu ketentuan di Undang-undang, sekarang berani nggak SBY copot menteri PKS?" ujar anggota Komisi VIII DPR ini.

Hasrul menghormati hak PKS menolak kenaikan harga BBM. Sebagai mitra di koalisi, PPP tak keberatan dengan sikap berbeda PKS.

"Itu hak politik dia, mungkin dia melihat kondisi hari ini berbeda dengan kemarin," ujarnya.

(trq/van)