PD: PKS Melawan Koalisi dan Menghambat Pemerintahan

Jakarta - Mendapatkan 3 menteri di pemerintahan tak membuat PKS mendukung program Setgab koalisi. Partai Demokrat semakin membara, PKS dianggap melawan kebijakan koalisi dan menghambat program pemerintahan. Perlukah hukuman untuk PKS?

"Katakanlah pemerintahan saat ini kereta api yang seharusnya berlari 150 km/jam dengan koalisi PKS ini menghambat. Akhirnya kita hanya bisa jalan 100 km/jam, tidak maksimal," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada detikcom, Senin (3/6/2013).

PKS, menurut Sutan, adalah anggota Setgab alias partai pemerintah. Bagaimana mungkin partai pemerintah malah menempatkan diri sebagai partai oposisi.

"Mereka partai pemerintah karena dapat 3 menteri. Kalau saat ini melakukan perlawanan kepada pemerintah yang bergerak cepat untuk membantu rakyat artinya mereka mementingkan kepentingan sendiri," katanya.

Apalagi PKS berbalik badan setelah rapat Setgab telah menyepakati kenaikan harga BBM. "Dalam koalisi perbedaan pendapat itu sah-sah saja, tapi ketika diputuskan dia harus bersama-sama," ingat Sutan.

PD secara khusus akan mengingatkan PKS. Namun jika PKS tak menghiraukan, PD akan mengambil langkah tegas.

"Saya akan ingatkan PKS untuk melihat ini sebagai kepentingan bersama. Tetapi kalau tidak dihiraukan, kita akan minta rapat Setgab khusus membahas ini," ancamnya.



(van/nrl)