Minggu, 02/06/2013 11:52 WIB

Hari ke-230 Jokowi

PRJ 2014 Tak Lagi di JIExpo, Jokowi: Yang Penting Kerakyatan

Mulya Nurbilkis - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini mungkin terakhir kalinya diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Alasannya, PRJ selama ini kurang merakyat.

"Bisa aja pindah ke Monas, yang penting kerakyatannya harus muncul," kata Gubernur DKI Jakarta Jokowi ketika ditanya mengenai wacana pemindahan lokasi PRJ tahun 2014.

Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan pencanangan HUT ke-486 Jakarta di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013).

"Yang diberi peluang itu usaha-usaha mikro," imbuhnya.

Mengenai pelaksanaan PRJ sekarang, Jokowi menilai masih didominasi pengusaha besar.

"Yaa dilihat sendiri. Ya banyak yang didominasi usaha besar. Banyak nggak apa-apa, ya dikombinasilah (dengan usaha mikro)," tutup Jokowi.

Sebelumnya pada Jumat (31/5/2013) lalu, Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan PRJ akan menjadi pasar rakyat dengan memindahkannya ke lapangan Silang Monas. Penyelenggaraan PRJ juga akan diambil alih Pemprov DKI, bukan lagi PT JIExpo. PT JIExpo nantinya dilarang menggunakan nama PRJ dan diminta fokus mengadakan pameran-pameran besar saja baik berskala nasional dan internasional.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%