Terapkan Wajib Militer Bagi Sipil, Pemerintah Harus Penuhi Prasyarat Ini

Jakarta - Dalam RUU Komponen Cadangan yang sedang dibahas DPR, pemerintah mewajibkan latihan militer bagi warga sipil. Pembentukan komponen cadangan melalui kebijakan wajib militer (wamil) dinilai sangat diperlukan bagi negara. Namun begitu, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi pemerintah sebelum mewujudkan wamil bagi sipil.

"Ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi sebelum menetapkan wamil. Pertama, pemerintah harus memberi argumen yang kuat bahwa negara memang memerlukan komponen cadangan. Argumen itu harus disampaikan kepada publik dengan jelas," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia Rizal Darmaputera, saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (1/6/2013) malam.

Menurut Rizal, keperluan mendesak negara terhadap komponen cadangan untuk membantu komponen utama yakni TNI, harus dijelaskan pemerintah kepada publik. Penjelasan tersebut juga meliputi penegasan mengenai lingkup fungsi dan tugas komponen cadangan. Misalnya, berbeda dengan komponen utama, masyarakat sipil yang telah berlatih militer tidak diturunkan untuk menghadapi konflik-konflik domestik dan horizontal.

Kedua lanjut Rizal, pemerintah juga harus menjelaskan sejauh mana pengembangan komponen utama militer Indonesia saat ini. Termasuk tingkat kesejahteraan, kehandalan, dan pelatihan mereka. Sebab menurutnya, kalangan sipil yang akan dikenakan wamil adalah kalangan PNS, profesional, buruh, dan karyawan swasta.

"Bagaimana negara bisa mengkompensasikan pendapatan mereka yang PNS atau profesional tersebut. Karena di rancangan kan mereka akan ditempatkan dalam tugas militer selama jangka waktu tertentu. Artinya meninggalkan kerja mereka. Nggak mungkin mereka digaji dengan standar gaji militer," cetusnya.

Prasyarat ketiga, Rizal menambahkan, pemerintah harus menjelaskan kondisi modernisasi militer yang saat ini sedang berjalan, termasuk kondisi alutsista dan minimum essential force TNI.

"Karena kan saat ini kita sedang memodernisasi itu semua. Kita tertinggal oleh negara tetangga. Kenapa tidak ini saja dulu yang diutamakan, termasuk memenuhi minimum essential force," cetus Rizal.

Terakhir, menurut Rizal, pemerintah juga harus menjelaskan secara gamblang kondisi ancaman eksternal terhadap negara sehingga komponen utama TNI memerlukan dukungan komponen cadangan dari sipil.

"Jika sejumlah prasyarat tersebut dapat dipenuhi pemerintah, ya kebijakan wamil bagi sipil jadi sah-sah saja. Jika tidak, wamil sebaiknya dibatalkan saja," pungkasnya.

(rmd/spt)