detikcom
Sabtu, 01/06/2013 15:39 WIB

Disebut Hakim di Sidang Korupsi Alquran, Priyo: Itu Pencatutan

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Nama Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sempat disinggung hakim dalam pembacaan vonis untuk terdakwa kasus korupsi Alquran Zulkarnaen Djabbar. Atas penyebutan itu, Priyo memberi penjelasan.

"Hakim menyatakan pencatutan. Pemberitaan harus diluruskan," terang Priyo usai melakukan sidak di LP Sukamiskin, Bandung, Sabtu (1/6/2013).

Priyo tiba pukul 12.30 WIB ditemani ajudannya. Dia datang dengan Toyota Harrier bernopol B 366 PB. Priyo mengaku sempat bertegur sapa dengan Fahd El Fouz yang dipidana 2,5 tahun atas kasus suap Wa Ode Nurhayati. Tapi, Fahd juga saksi di kasus korupsi Alquran. Nama Priyo muncul lewat catatan Fahd.

"Nama itu khusus untuk memperbesar jatah punyanya Pak Fahd. Itu pencatutan," terang Priyo.

Dalam persidangan vonis terdakwa Zulkarnaen Djabbar, Hakim anggota Alexander Marwata yang membacakan pertimbangan unsur Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tipikor, menyebut lengkap nama-nama yang dicatat Fahd El Fouz bersama Dendy Prasetia terkait jatah dalam proyek itu.

Dalam pembagian proyek Alquran 2011, Zulkarnaen mendapat jatah 8 persen, Vascoruseimy/Syamsurahman (1,5 persen), saksi/Fahd El Fouz (3,25 persen), terdakwa II (2,25 persen) dan kantor (1 persen).

"Pengadaan laboratorium komputer pembagian fee terdakwa I (6 persen), Vascoruseimy/Syamsurahman (2 persen), kantor (0,5 persen), PBS atau Priyo Budi Santoso (1 persen), saksi/Fahd El Fouz (3,5 persen), terdakwa II Dendy Prasetia (2,25 persen)," sebut hakim.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bbn/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%