detikcom
Jumat, 31/05/2013 18:22 WIB

2 Direktur PT ISN Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Rp 60 M

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Dua orang direktur di PT Industri Sandang Nusantara (PT ISN) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset Patal Bekasi tahun 2012. Atas perbuatan mereka negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 60 miliar.

"Menetapkan tiga orang menjadi tersangka dua diantaranya dari PT ISN yaitu: LP (Dirut PT ISN), Ir. WKB (Direktur Keuangan PT ISN) dan Efrizal,SE (Dirut PT Artha Bangun Pratama)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi.

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 71 s/d 73/F.2/Fd.1/05/2013,tgl 31 Mei 2013. Untung mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana korupsi.

"Oleh sebab itu Kejagung RI meningkatkannya ke tahap penyidikan," sambung Setia di Kantor Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

"Diduga terjadi penjualan asset PT ISN di tahun 2012 berupa tanah Patal Bekasi seluas kurang lebih 160 Ha dengan harga Rp 160 M yang tidak sesuai dengan prosedur termasuk penggunaan dana penjualan Patal Bekasi. Sehingga untuk sementara dugaan kerugian negara ditaksir kurang lebih 60 M rupiah," paparnya lebih lanjut.

Untung menambahkan tim penyidik dalam kasus ini berjumlah tujuh orang dan diketuai oleh Andar Perdana. Selanjutnya tim akan menyusun rencana pelaksanaan penyidikan guna pengumpulan alat bukti atas dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN itu.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(slm/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%