PD Sesalkan PKS Lawan Komitmen Koalisi dan Langgar Undang-undang

Jakarta - Waketum PD Nurhayati Ali Assegaf menyatakan penolakan PKS terhadap kenaikan BBM tak hanya membangkang kesepakatan koalisi, namun juga melanggar Undang-undang. Kewenangan menaikkan BBM sudah disepakati menjadi kewenangan pemerintah.

"Kalau sebelumnya PKS menolak, kan belum ada Undang-undangnya. Sekarang sudah ada. Nah, sekarang yang dilanggar PKS bukan koalisi tapi Undang-undang," kata Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Pemerintah dan DPR sudah menyepakati UU APBN 2013, bahwa kewenangan menaikkan BBM berada di tangan pemerintah. Nurhayati juga mengaitkan sikap PKS tersebut dengan sesumbar PKS yang ingin keluar koalisi, tapi tidak jadi.

"Waktu itu PKS bilang mau keluar koalisi, sekarang tidak. Kalau tidak mau keluar jangan mengada ada. Kalau ada masalah silahkan selesaikan secara dewasa," imbuhnya.

Koalisi tidak membicarakan sanksi khusus bagi PKS. Nurhayati menyesalkan sikap PKS yang dinilainya tidak dewasa ini.

"Buat saya, saya hanya menyesalkan saja," ucapnya.

(dnu/van)