Protes Jaksa, Pengacara Irjen Djoko Tak akan Tanyai Saksi Sidang

Jakarta - Tim pengacara Irjen Djoko Susilo melayangkan protes kepada jaksa KPK yang tidak memberitahukan identitas siapa saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kliennya. Sebagai bentuk protesnya, mereka tidak akan bertanya apa-apa kepada para saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan saksi ini.

"Majelis kami keberatan dengan saudara penasihat hukum yang tidak memberitahukan siapa saksi yang akan dipanggil," ujar salah satu kuasa hukum Irjen Djoko, Juniver Girsang di persidangan di PN Tipikor, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (31/5/2013).

Juniver beralasan, pihak kuasa hukum tidak memiliki waktu untuk mempelajari berkas saksi di persidangan. "Padahal kan terdakwa memiliki hak," sambung kuasa hukum Djoko yang lain, Nasrullah.

Lantas, koordinator jaksa KMS Roni pun menjawab bahwa dalam undang-undang tidak diatur mengenai adanya keharusan bagi jaksa untuk memberitahukan kepada pengacara terdakwa siapa saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Oleh karena itu Roni menyatakan, jaksa tidak melanggar satu peraturan pun.

Ketua Majelis hakim Suhartoyo lantas menengahi. Suhartoyo setuju dengan pendapat jaksa bahwa tidak ada aturan yang dilanggar.

"Tapi Pak Jaksa kan menggunakan cara acak untuk memanggil saksi. Saya minta Pak Jaksa berkomitmen untuk memberitahukan siapa saksi yang akan dipanggil. Memang tidak ada aturan yang mengatur. Tapi ini komitmen saja. Kalau tidak ada pemberitahuan, lebih baik tidak ada saksi yang diperiksa," kata Suhartoyo.

Suhartoyo juga memberi kesempatan bagi penasihat hukum untuk dapat meminta pemanggilan kembali seorang saksi, apabila dirasa pemeriksaan pertama tidak cukup. Mendengar jawaban hakim Suhartoyo, Nasrullah mewakili rekan-rekannya lantas meminta izin kepada majelis hakim untuk tidak bertanya pada pemeriksaan saksi hari ini.

"Kami baru akan bertanya pada persidangan selanjutnya, ketika kami sudah siap membaca berkas," ujar Nasrullah.

Suhartoyo mempersilakan, namun dengan syarat "Harus dilihat juga alokasi waktu persidangan ini. Harus disesuaikan," kata sang ketua majelis hakim.

(fjp/lh)