DPD Tolak Sipil Dilatih Militer

Jakarta - Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida menanggapi soal RUU Komponen Cadangan yang mewajibkan buruh serta PNS ikut pelatihan militer. Menurutnya, RUU tersebut tidak relevan dengan kondisi saat ini.

"Nggak terlalu relevan untuk saat sekarang. Urgensi wajib militer itu apa sebetulnya. Dunia kan tidak mengarah ke perang, tapi dialog bilatetal atau multilateral," kata La Ode di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Menurutnya, kewajiban pelatihan militer tidak masuk akal karena jangka waktu buruh tidak semuanya pasti. Buruh swasta banyak yang bekerja dengan kontrak jangka pendek. Bahkan ada yang bekerja dalam ketidakpastian massa kerja.

"Kecuali, buruh yang dijamin statusnya sampai massa tertentu, dijamin mapan dan tidak dilakukan pemecatan," imbuhnya.

La Ode justru menyarankan, jika harus diwajibkan pelatihan militer, maka jangan dibatasi hanya untuk kalangan buruh dan PNS saja. Terlepas dari semua itu, La Ode menekankan RUU itu tidak perlu.

"Wajib militer itu diperlukan bagi negara yang memiliki ancaman yang besar. Indonesia tidak memiliki ancaman berarti. Kita tidak sedang berperang dengan Malaysia, Singapura, atau siapa saja. Hubungan di Asia Tenggara semakin cair," pungkasnya.

(dnu/van)