Ruhut Beri PKS Predikat Koalisi Palsu

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah anggota Setgab koalisi. Meskipun begitu, PKS kerap mengambil keputusan berseberangan dengan partai koalisi pemerintahan. Predikat koalisi palsu pun tersemat ke PKS.

"PKS itu sudah dari dulu koalisi palsu, maunya enaknya saja. Giliran dapat menteri mau, giliran susah menggunting dalam lipatan," kata politisi PD, Ruhut Sitompul, kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Biasanya PKS juga hadir dalam rapat-rapat Setgab koalisi. Kemudian tanpa malu-malu PKS mengubah suara. Seperti yang terjadi saat Setgab koalisi sudah menyepakati kenaikan harga BBM. Keputusan PKS ini membingungkan mitra koalisi.

"PKS itu di dalam rapat koalisi sudah sepakat, kemudian di luar menolak," beber Ketua FPKB DPR Marwan Jafar terpisah.

Memang selama ini banyak parpol selalu menggunakan isu menolak kenaikan harga BBM untuk menarik simpati rakyat. Memang benar pula kenaikan harga BBM pasti berimbas langsung ke masyarakat banyak. Namun yang menjadi pertanyaan 5 rekan koalisi selain PKS yakni Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PD, adalah konsistensi PKS di koalisi.

"Kami juga nggak tahu tuh. Ini teman-teman lagi membahas," kata Marwan.

Sebenarnya jajaran pimpinan PKS di bawah presiden partai Anis Matta memang mengambil posisi berseberangan sejak awal terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Nyatanya pada saat SBY mengumpulkan semua ketua parpol koalisi menyangkut rencana menaikkan harga BBM pada Selasa (14/5/2013), Anis Matta tak hadir.

Semua pimpinan parpol Setgab koalisi hadir dalam pertemuan itu, antara lain Ketum Golkar Aburizal Bakrie, Waketum Golkar Agung Laksono, Ketum PPP Suryadharma Ali, Sekretaris Wanbin PD Jero Wacik, Waketum PKB Helmi Faisal, Ketum PAN Hatta Rajasa dan Ketua Harian PD Syarif Hasan.

Sementara wakil dari PKS adalah Salim Segaf al Jufri yang tidak memiliki jabatan struktural di dalam parpolnya. Padahal rapat tersebut membahas hal penting menyangkut rencana menaikkan harga BBM. Sudah jelas Salim mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, demikian juga saat PKS mewakilkan petingginya dalam rapat Setgab.

Namun kini PKS menolak, PKS pun mengakui sengaja mengambil posisi berseberangan. "Rapat setgab dilaksanakan kurang lebih dua minggu yang lalu. Sifatnya mendengarkan penjelasan pemerintah. Dalam dua pekan terakhir, kami mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, kami konsisten dengan sikap kami tahun lalu, 2012, bersama rakyat menolak kenaikan BBM," jawab Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim melalui pesan singkat, Kamis (30/5/2013).

Yang jelas suara penolakan PKS terkait kenaikan harga BBM sepertinya tak terlalu mempengaruhi keputusan DPR. Karena partai oposisi seperti Gerindra pun menyatakan persetujuan terkait rencana SBY menaikkan harga BBM pada Juni nanti. Yang sudah pasti, PKS menambah rentetan rekor tak konsisten di koalisi, meski 3 menterinya duduk di kabinet.

(van/nrl)