Kamis, 30/05/2013 14:20 WIB

RUU Komponen Cadangan

Menko Polhukam: Komponen Cadangan Bukan Wamil, Nggak Latihan Nembak

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Djoko Suyanto
Jakarta - Menko Polhukam Djoko Suyanto angkat bicara terkait RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Djoko menegaskan RUU ini tidak mengatur tentang wajib militer, meskipun ada aturan yang mewajibkan PNS dan pekerja mengikuti latihan militer.

"Gini aja deh, you kan warga negara, wajib nggak bela negara? Wajib kan. Nah itu intinya kayak gitu," kata Djoko saat ditanya terkait RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Hal ini disampaikan Djoko kepada wartawan di Kemenko Kesra, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Djoko pun tak mau komponen cadangan disamakan dengan wajib militer. Di beberapa negara seperti Korea Selatan memang wajib militer diterapkan.

"Bukan..bukan...beda lah," kata Djoko.

Lalu seperti apa latihan militer bagi PNS dan pekerja jika RUU ini disahkan?

"Jadi komponen cadangan bukan latihan tembak-tembak gitu," jelasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%