detikcom
Kamis, 30/05/2013 14:20 WIB

RUU Komponen Cadangan

Menko Polhukam: Komponen Cadangan Bukan Wamil, Nggak Latihan Nembak

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Djoko Suyanto
Jakarta - Menko Polhukam Djoko Suyanto angkat bicara terkait RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Djoko menegaskan RUU ini tidak mengatur tentang wajib militer, meskipun ada aturan yang mewajibkan PNS dan pekerja mengikuti latihan militer.

"Gini aja deh, you kan warga negara, wajib nggak bela negara? Wajib kan. Nah itu intinya kayak gitu," kata Djoko saat ditanya terkait RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Hal ini disampaikan Djoko kepada wartawan di Kemenko Kesra, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Djoko pun tak mau komponen cadangan disamakan dengan wajib militer. Di beberapa negara seperti Korea Selatan memang wajib militer diterapkan.

"Bukan..bukan...beda lah," kata Djoko.

Lalu seperti apa latihan militer bagi PNS dan pekerja jika RUU ini disahkan?

"Jadi komponen cadangan bukan latihan tembak-tembak gitu," jelasnya.



Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(van/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%