detikcom
Kamis, 30/05/2013 14:20 WIB

RUU Komponen Cadangan

Menko Polhukam: Komponen Cadangan Bukan Wamil, Nggak Latihan Nembak

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Djoko Suyanto
Jakarta - Menko Polhukam Djoko Suyanto angkat bicara terkait RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Djoko menegaskan RUU ini tidak mengatur tentang wajib militer, meskipun ada aturan yang mewajibkan PNS dan pekerja mengikuti latihan militer.

"Gini aja deh, you kan warga negara, wajib nggak bela negara? Wajib kan. Nah itu intinya kayak gitu," kata Djoko saat ditanya terkait RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Hal ini disampaikan Djoko kepada wartawan di Kemenko Kesra, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Djoko pun tak mau komponen cadangan disamakan dengan wajib militer. Di beberapa negara seperti Korea Selatan memang wajib militer diterapkan.

"Bukan..bukan...beda lah," kata Djoko.

Lalu seperti apa latihan militer bagi PNS dan pekerja jika RUU ini disahkan?

"Jadi komponen cadangan bukan latihan tembak-tembak gitu," jelasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%