6 Respons Jokowi-Ahok Soal Interpelasi: Feeling Dimakzulkan Hingga Capres

Jakarta - Ancaman interpelasi kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) dari anggota DPRD DKI Jakarta rupanya tidak membuat nyali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menciut. Mereka siap menghadapinya.

Semangat interpelasi KJS awalnya digadang-gadang oleh 32 anggota dewan. Namun rupanya dukungan itu mulai mengendur di kalangan anggota dewan. Satu per satu anggota DPRD DKI Jakarta mencabut dukungannya.

Jokowi maupun Ahok adem ayem menghadapi hak bertanya anggota DPRD itu. Mereka siap memberi keterangan seputar KJS, bahkan siap debat terbuka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut 6 respons Jokowi-Ahok soal interpelasi: feeling dimakzulkan hingga capres:

1. Firasat ke Pemakzulan

Jokowi memiliki firasat interpelasi KJS bakal berujung pada upaya pemakzulan dirinya.

"Ya karena sudah seperti ini, kalau felling pertamanya dulu ke sana (pemakzulan). Ngapain interpalasi hanya untuk masalah kerikil kecil seperti ini," ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).

"Mbok sudah minta penjelasan." imbuhnya.

Jokowi juga menyakini firasatnya tersebut bukan hanya karena salah paham dengan pihak DPRD.

"Salah paham gimana? Sudah terlontar ujungnya ke impeachment kok," kata Jokowi.

2. Kerikil Kecil

Jokowi berpendapat hak interpelasi KJS yang digalang sejumlah politisi Kebon Sirih hanya kerikil kecil yang tak perlu dibesar-besarkan.

"Ini kita ingin perbaiki sistem. (PT) Askes itu untuk mendampingi kita. Masa kita akan mundur lagi. Dinkes DKI sangat mampu (menangani permasalahan KJS ini). Kerikil-kerikil kecil jangan digedein. Apalagi sampai interpelasi apa itu," ujar Jokowi.

Hal itu dikatakan Jokowi saat membagikan KJS yang dilengkapi chip dan barcode kepada warga di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5/2013). Hari ini, Jokowi membagikan sekitar 1,7 juta KJS baru ke warga DKI.

Jokowi juga mengatakan program KJS akan mendorong peningkatan kesadaran masayarakat tentang pentingnya kesehatan dan pengobatan. Pada akhirnya, program ini akan menciptakan revolusi kesehatan di masyarakat.

"Kalau sistem berjalan baik, mulai dari pelayanan dasar Puskesmas, ini akan terjadi revolusi kesehatan di masyarakat. Kita menuju masyarakat sehat. Kita baru mulai, baru empat-lima bulan sudah diganggu," pungkas Jokowi

3. Ya Nanti Dijelasin

Jokowi akan menjelaskan bila DPRD DKI meminta keterangan dengan hak interpelasinya.

"Ya biasa saja, orang diinterpelasi, ditanya kok, ya nanti dijelasin," kata Jokowi usai mengantar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (27/5/2013).

KJS adalah masalah kesehatan rakyat. Pemprov DKI tak akan meninggalkan rakyat yang sakit dan hendak berobat.

"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu-ganggu, kan ganggu-ganggu itu namanya ngomonglah, diajak bicara tiap menit aja kita siap, tiap jam kita buka kok, itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaaan. Dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok, ini rakyat sendiri ditinggal," jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan tak masalah bila DPRD menggunakan hak interpelasinya. "Ya nggak apa-apa, nggak masalah, wong kita bisa menjelasin," kata Jokowi.

4. Langsung Capres Pak Gubernur

Ahok juga merespons ancaman interpelasi KJS yang dilancarkan oleh anggota dewan. Ia juga tidak khawatir jika interpelasi berujung pada impeachment (pemakzulan).

"Diimpeachment bagus dong, langsung capres Pak Gubernur," ujar Ahok sambil tertawa di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).

Ahok mengaku dirinya terinspirasi mengatakan Jokowi nyapres jika dimakzulkan dari komentar para pembaca di media online. "Aku baca online-online jawaban orang-orang katanya kalau Jokowi-Ahok diturunin dari DKI 1-2 langsung saja nyalonin jadi RI 1-RI 2, itu kata di online," terang Ahok.

Jika misalnya Jokowi nyapres, anda siap maju (sebagai Gubernur DKI)?

"Undang-undang mengaturnya begitu," jawab Ahok.

5. Gaya-gayaan Saja

Bagi Ahok, hak interpelasi yang bakal diajukan anggota DPRD DKI Jakarta hal biasa.

"Biasa-biasa saja. Semua hak tanya, biasa-biasa saja interpelasi. Kalau mau pemakzulan, bagaimana bisa provinsi itu pemakzulan. Lagian Pemda itu terdiri dari pemerintah dan DPRD, bukan seperti hubungan DPR dan Presiden, kan beda," kata Ahok di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).

"Nggak interpelasi saja udah nanya-nanya kita kok. Itu gaya-gayaan saja. Itu hak nanya saja. Hak nanya saja pakai interpelasi-interpelasi segala macam," lanjut mantan anggota DPR ini.

Jadi bukan pemecatan, Pak? "Pemecatan itu pemakzulan, interpelasi cuma hak bertanya. Kalau cuma nanya juga bisa kok, pakai gaya tanda tangan-tanda tangan. Ya panggil kita saja. Hak nanya saja belagu begitu," jawab Ahok.

6. Tantang Debat Terbuka

Ahok siap memberi penjelasan sedetail mungkin soal polemik kebijakan KJS asalkan digelar secara terbuka.

"Nggak usah banyak ributlah, diiterpelasi aja. Kita tantangin, asal terbuka. Itu debatnya terbuka," kata Ahok, begitu ia biasa disapa di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2013).

Ahok pun menanggapi komentar anggota DPRD DKI Achmad Nawawi tentang alasan menggandeng Askes dalam program KJS. Ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh DPRD, terutama soal kaitannya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kenapa PT Askes? Itu bukan Askes. Tapi itu BPJS kesehatan sesuai dengan UU. Ada surat dari Menkes menjadikan DKI sebagai contoh," terangnya.

Mantan anggota Komisi II DPR ini menegaskan, tak ada yang salah dengan program KJS. Bila sebelumnya yang digaungkan adalah 16 RS swasta mundur, ternyata kini itu diralat.

"Sekarang cari-cari lagi kan. Nyenggol lagi soal Askes. Askes salah di mana? Ini harus kita lihat, apakah di Jamkesda tidak ada orang baik," tegasnya.

Karena itu, Ahok siap bila diinterpelasi. "Biar mereka mengerti bahwa Perda nggak bisa menang melawan UU. Yang penting interpelasi dan terbuka," imbuhnya.