detikcom

Rabu, 29/05/2013 10:42 WIB

Beredar Surat Perintah Ritual Seks Bebas di Kalangan PNS Bandung

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Mengejutkan! Beredar surat perintah dari sebuah instansi pemerintahan di Bandung. Disebutkan, sejumlah PNS ikut dalam 'sekte' tersebut.

Surat perintah berkop Pemkot Bandung itu diteken salah satu pejabat di Pemkot Bandung tertanggal 31 Januari 2013. Lengkap dengan materai Rp 6 ribu, stempel, dan tanda tangan.

Dalam surat disebutkan bahwa salah satu pejabat memerintahkan sejumlah PNS yang tergabung dalam kelompok gereja diharapkan mengikuti ritual seks bebas di tempat tertentu. Di lampiran, ada 10 nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks bebas di kamar tertentu.

Di dokumen lain, ada salah satu nama PNS berjenis kelamin perempuan yang mendapat piagam penghargaan terkait ritual itu. Tak disebutkan, apa 'prestasi' perempuan itu sehingga layak mendapatkan piagam.

Informasi yang didapatkan detikcom, kemunculan ritual bebas ini sudah dibahas sejumlah kalangan, mulai dari instansi pemerintahan, MUI, polisi dan lain-lain. Namun belum diketahui hasil pertemuan itu.

"Ya, kami mendapat informasinya. Masih kami selidiki," jelas Kapolrestabes Bandung Kombes Abdul Rakhman Baso saat ditemui di Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Rabu (29/5/2013).

Benarkah ada ritual seks bebas di kalangan PNS Bandung? Aslikah dokumen itu? Atau hanya fitnah belaka?

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(try/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%