Detik.com News
Detik.com

Rabu, 29/05/2013 10:42 WIB

Beredar Surat Perintah Ritual Seks Bebas di Kalangan PNS Bandung

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Mengejutkan! Beredar surat perintah dari sebuah instansi pemerintahan di Bandung. Disebutkan, sejumlah PNS ikut dalam 'sekte' tersebut.

Surat perintah berkop Pemkot Bandung itu diteken salah satu pejabat di Pemkot Bandung tertanggal 31 Januari 2013. Lengkap dengan materai Rp 6 ribu, stempel, dan tanda tangan.

Dalam surat disebutkan bahwa salah satu pejabat memerintahkan sejumlah PNS yang tergabung dalam kelompok gereja diharapkan mengikuti ritual seks bebas di tempat tertentu. Di lampiran, ada 10 nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks bebas di kamar tertentu.

Di dokumen lain, ada salah satu nama PNS berjenis kelamin perempuan yang mendapat piagam penghargaan terkait ritual itu. Tak disebutkan, apa 'prestasi' perempuan itu sehingga layak mendapatkan piagam.

Informasi yang didapatkan detikcom, kemunculan ritual bebas ini sudah dibahas sejumlah kalangan, mulai dari instansi pemerintahan, MUI, polisi dan lain-lain. Namun belum diketahui hasil pertemuan itu.

"Ya, kami mendapat informasinya. Masih kami selidiki," jelas Kapolrestabes Bandung Kombes Abdul Rakhman Baso saat ditemui di Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Rabu (29/5/2013).

Benarkah ada ritual seks bebas di kalangan PNS Bandung? Aslikah dokumen itu? Atau hanya fitnah belaka?

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%