"Nggak ada," jawab Jokowi ketika ditanya mengenai 16 RS swasta yang mundur usai mengantar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (27/5/2013).
Ketika ditanya bagaimana mengenai 2 RS swasta yang secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri, Jokowi menjawab, "Sama. Karena dia di spesial tertentu, jadi kita nggak bisa maksa-maksa orang. Akhirnya bergabung kembali. Nyantai aja, ntar urus-urus izin gantian."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengenai rencana kenaikan premi, Pemprov DKI masih mengkalkulasinya. Premi yang dibayarkan oleh Pemprov DKI Rp 23 ribu/orang/bulan sudah lebih tinggi daripada premi yang diusulkan Kemenkeu dan Pemerintah Pusat yakni Rp 15 ribu/orang/bulan.
"Berarti sudah tinggi. Kalau ada persoalan-persoalan kan hanya teknis lapangan jasa medisnya, khususnya pada operasi tertentu, dikomunikasikanlah, dibicarakan, nggak usah mundur," jelas Jokowi.
KJS adalah masalah kesehatan rakyat. Pemprov DKI tak akan meninggalkan rakyat yang sakit dan hendak berobat.
"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu-ganggu, kan ganggu-ganggu itu namanya ngomonglah, diajak bicara tiap menit aja kita siap, tiap jam kita buka kok, itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaaan. Dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok, ini rakyat sendiri ditinggal," jelas Jokowi.
Jokowi menegaskan tak masalah bila DPRD menggunakan hak interpelasinya. "Ya nggak apa-apa, nggak masalah, wong kita bisa menjelasin," kata Jokowi.
(nwk/nrl)