Anggota DPRD DKI: KJS Itu Dipaksakan!

Jakarta - Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD DKI diprediksi akan menimbulkan reaksi keras warga Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI, Achmad Nawawi menilai hal ini tak akan terjadi jika Gubernur DKI, Joko Widodo bersedia menjalin hubungan intens dengan anggota dewan.

"Saya inginnya juga kondusif saja kok, mestinya kan begitu. Selama ini Jokowi tidak ada niatan baik untuk menjalani komunikasi yang baik dan intens dengan anggota dewan," ujar Nawawi saat dihubungi detikcom, Senin (27/5/2013).

Nawawi menilai mantan wali kota Solo ini ngotot menjalankan KJS dan KJP. Sedangkan masih menurutnya Nawawi, kedua program unggulan ini masih belum siap.

"KJS itu dipaksakan, rumah sakit belum siap. Lalu KJP,

bagaimana mengawasi uang itu, kalau dipakai anak untuk beli pulsa bagaimana? tapi ini langsung dilounching saja," kata Nawawi.

"Dia kan bukan hanya gubernur untuk pendukungnya, tapi gubernur kita. Dia kan dari dua partai kecil, mestinya dia duduk dan membangun komunikasi dengan anggota dewan," lanjutnya.

Menanggapi kemungkinan adanya reaksi keras dari warga, Nawawi menyatakan bahwa interpelasi masih akan dirapatkan lagi.

"Ini bukan masalah takut atau tidak takut. Pagi ini akan dirapatkan dulu, apakan memenuhi syarat jumlahnya, berarti nanti ada kesepakatan," tutur politisi Demokrat yang sudah menandatangani pengajuan hak interpelasi ini.

(sip/rvk)