detikcom
Senin, 27/05/2013 08:01 WIB

Anggota DPRD DKI: Interpelasi KJS karena Ahok

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Sejumlah anggota DPRD DKI berencana mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI terkait pelaksanaan KJS. Setelah Gubernur DKI Jokowi, sasaran DPRD DKI kini Wagub Ahok. Anggota DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan, langkah ini diambil karena Ahok tetap bekerja sama dengan Askes dalam pelaksanaan kartu Jakarta sehat (KJS).

"Kenapa harus interpelasi? karena masing-masing pihak ngotot. Kalau masing-masing ngotot, Ahok memaksakan diri menggunakan Askes, ya sudah diperlukan langkah ini," ujar Nawawi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013) malam.

Nawawi menilai bahwa dari sisi pencairan klaim yang sulit, membuat citra Askes di mata rumah sakit sudah ada penilaian tersendiri. Hal ini inilah yang kemudian menurutnya membuat rumah sakit pun tak maksimal melayani masyarakat.

"Mereka yang punya Askes, selalu disepelekan oleh rumah sakit. RS mengiyakan itu kok, walau mereka nggak bicara langsung," lanjutnya.

Untuk itu, Nawawi mengusulkan agar Pemprov DKI memilih menggunakan Jamkesda. Jika sistem Jamkesda dinilai tak memenuhi syarat, dia pun meminta perbaikan dilakukan di dalamnya.

"Saya menolak ide KJS dikerjasamakan dengan Askes. Kita harus bangun Jamkesda, SDM, basis IT, kita hitung anggaran berapa supaya RS tidak dirugikan," tegas politisi Demokrat yang telah menandatangani hak interpelasi ini.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(sip/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close