Senin, 27/05/2013 08:01 WIB

Anggota DPRD DKI: Interpelasi KJS karena Ahok

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Sejumlah anggota DPRD DKI berencana mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI terkait pelaksanaan KJS. Setelah Gubernur DKI Jokowi, sasaran DPRD DKI kini Wagub Ahok. Anggota DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan, langkah ini diambil karena Ahok tetap bekerja sama dengan Askes dalam pelaksanaan kartu Jakarta sehat (KJS).

"Kenapa harus interpelasi? karena masing-masing pihak ngotot. Kalau masing-masing ngotot, Ahok memaksakan diri menggunakan Askes, ya sudah diperlukan langkah ini," ujar Nawawi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013) malam.

Nawawi menilai bahwa dari sisi pencairan klaim yang sulit, membuat citra Askes di mata rumah sakit sudah ada penilaian tersendiri. Hal ini inilah yang kemudian menurutnya membuat rumah sakit pun tak maksimal melayani masyarakat.

"Mereka yang punya Askes, selalu disepelekan oleh rumah sakit. RS mengiyakan itu kok, walau mereka nggak bicara langsung," lanjutnya.

Untuk itu, Nawawi mengusulkan agar Pemprov DKI memilih menggunakan Jamkesda. Jika sistem Jamkesda dinilai tak memenuhi syarat, dia pun meminta perbaikan dilakukan di dalamnya.

"Saya menolak ide KJS dikerjasamakan dengan Askes. Kita harus bangun Jamkesda, SDM, basis IT, kita hitung anggaran berapa supaya RS tidak dirugikan," tegas politisi Demokrat yang telah menandatangani hak interpelasi ini.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%