Senin, 27/05/2013 08:01 WIB

Anggota DPRD DKI: Interpelasi KJS karena Ahok

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Sejumlah anggota DPRD DKI berencana mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI terkait pelaksanaan KJS. Setelah Gubernur DKI Jokowi, sasaran DPRD DKI kini Wagub Ahok. Anggota DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan, langkah ini diambil karena Ahok tetap bekerja sama dengan Askes dalam pelaksanaan kartu Jakarta sehat (KJS).

"Kenapa harus interpelasi? karena masing-masing pihak ngotot. Kalau masing-masing ngotot, Ahok memaksakan diri menggunakan Askes, ya sudah diperlukan langkah ini," ujar Nawawi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/5/2013) malam.

Nawawi menilai bahwa dari sisi pencairan klaim yang sulit, membuat citra Askes di mata rumah sakit sudah ada penilaian tersendiri. Hal ini inilah yang kemudian menurutnya membuat rumah sakit pun tak maksimal melayani masyarakat.

"Mereka yang punya Askes, selalu disepelekan oleh rumah sakit. RS mengiyakan itu kok, walau mereka nggak bicara langsung," lanjutnya.

Untuk itu, Nawawi mengusulkan agar Pemprov DKI memilih menggunakan Jamkesda. Jika sistem Jamkesda dinilai tak memenuhi syarat, dia pun meminta perbaikan dilakukan di dalamnya.

"Saya menolak ide KJS dikerjasamakan dengan Askes. Kita harus bangun Jamkesda, SDM, basis IT, kita hitung anggaran berapa supaya RS tidak dirugikan," tegas politisi Demokrat yang telah menandatangani hak interpelasi ini.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(sip/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%