Hak Interpelasi, Fraksi Demokrat DPRD DKI: Kami Tak Ingin Copot Jokowi

Jakarta - DPRD DKI Jakarta berencana menggunakan hak interpelasinya untuk Gubernur Joko Widodo. Hak interpelasi tersebut merupakan hak bertanya, tidak ada kaitan dengan pemakzulan gubernur.

"Jangan diplesetkan interpelasi sebagai pencopotan Jokowi," ucap anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat, Taufikurrahman saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/5/2013).

Taufikurrahman yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat ini mengatakan bahwa interpelasi hanya merupakan hak bertanya. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta.

"Saya punya partai, Demokrat yang mendukung pemerintah. Tidak mungkin kita mau mencopot gubernur. Tapi kan dukungnya kritis," ujar Taufikurrahman.

Ia mengatakan, pembahasan rencana penggunaan hak interpelasi di DPRD sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. Gagasan ini dimunculkan oleh 32 orang dari 5 fraksi di DPRD DKI Jakarta.

"Kita berangkat dari keprihatinan terhadap mundurnya sistem pelayanan kesehatan DKI," paparnya.

Menurutnya, DPRD akan menggelar rapim pada hari Senin (27/5) depan. Rencana penggunaan hak interpelasi akan dibahas dalam rapim tersebut.

"Jadi atau nggak interpelasi itu tergantung rapim dan paripurna," ucap pria yang ikut menandatangani rencana interpelasi tersebut.

(kff/ndr)