Ini 4 Momen PKS 'Hampir' Keluar dari Koalisi Setgab

Ini 4 Momen PKS 'Hampir' Keluar dari Koalisi Setgab

- detikNews
Sabtu, 25 Mei 2013 06:02 WIB
Ini 4 Momen PKS Hampir Keluar dari Koalisi Setgab
Jakarta - Sejumlah elite PKS menyuarakan dorongan keluar dari koalisi. Hal ini bukanlah yang pertama, dorongan agar PKS keluar dari koalisi sudah beberapa kali terjadi. Ini beberapa momen PKS 'hampir' keluar dari koalisi Setgab.

Bukan kali ini saja PKS berwacana untuk keluar dari koalisi. Terhitung semenjak tahun 2010, setiap tahunnya terjadi konflik antara PKS dengan koalisi Setgab yang berujung pada wacana keluar dari koalisi.

Pada tahun 2010 PKS berwacana keluar dari koalisi setelah merasa peran Partai Demokrat dan Golkar terlalu dominan di Setgab. Tahun 2011, partai berlambang bulan sabit kembar itu protes reshuffle Menristek Suharna Surapratana. Pada tahun selanjutnya, 2012, mereka berencana keluar setelah menolak rencana kenaikan BBM. Dan yang terbaru, PKS ingin keluar seiring dengan kasus yang menjerat eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selengkapnya, ini momen PKS hampir keluar dari koalisi Setgab yang dihimpun dari arsip berita detikcom, Sabtu (25/5/2013):

Tahun 2010

Percik-percik api hubungan PKS dan Setgab Koalisi sudah dimulai sejak tahun 2010. Saat itu PKS merasa Partai Demokrat (PD) dan Golkar terlalu dominan di Setgab.

PKS khawatir Setgab dimanfaatkan PD dan Golkar untuk memenangkan capres mereka di Pilpres 2014. PKS mengajak partai tengah dalam Setgab mempertimbangkan berkolaborasi membentuk kekuatan baru bersama PDIP untuk mengusung capres sendiri.

"Dinamika Setgab memang lucu dan aneh. Demokrat dan Golkar yang kawin politik di tengah jalan, sering konflik kepentingan dan saling sandera, Tapi sering juga kolaborasi atas nama Setgab. Yang kejepit partai-partai tengah seperti PPP,PAN,PKB dan PKS. Maka penting bagi partai tengah melakukan konsolidasi biar nggak termarginalisasi," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/12/2010).

Sikap PKS itu memicu reaksi dari PD yang meminta PKS keluar dari koalisi. Saat itu, sejumlah elite PD meminta PKS mundur dari Setgab Koalisi.

"Kita tidak yakin itu sikap resmi PKS, tapi kalau pernyataan PKS yang disampaikan oleh Pak Mahfudz Siddik serius, lebih baik PKS secara ksatria keluar dari Setgab dan koalisi pemerintah," tegas Wasekjen PD, Saan Mustopa, kepada detikcom, Rabu (22/12/2010).

Situasi saat itu tergolong panas. Bukan hanya PD, beberapa partai koalisi lain juga menyarankan PKS untuk keluar dari koalisi jika memang merasa tak nyaman. Namun PKS bergeming, dan seperti diketahui, hingga saat ini PKS masih menjadi bagian dari koalisi Setgab.

Tahun 2011

Kantor DPP PKS
Pada tahun ini terjadi reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Salah satu menteri yang diganti adalah menteri dari PKS, yaitu Menristek Suharna Surapratana. PKS keberatan dengan pergantian itu dan mengancam akan keluar dari koalisi.

"Presiden SBY nyata-nyata tidak memegang komitmennya. Makanya saya minta kita tegas untuk keluar dari koalisi," ujar Ketua DPP VI bidang perdagangan PKS, Refrizal saat dihubungi detikcom, Jumat (21/10/2011).

Menurut Refrizal, tidak ada untungnya berada di dalam koalisi bila Presiden SBY sendiri tidak konsisten. Menurutnya, dengan mencopot Menristek Suharna, SBY telah melanggar kesepakatan ketika deklarasi di Bandung.

"Kita keluar saja dari koalisi. Ketika Ibu Mega jadi Presiden kita ditawari koalisi, tapi kita tolak. Hasilnya suara kita bertambah 7 kali lipat," ujarnya saat itu.

Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq memperkuat keinginan PKS keluar dari koalisi saat itu. PKS kecewa jatah menterinya di kabinet dikurangi dari empat menjadi tiga.

"Ingat power sharing PKS itu dalam kontrak politik 4. Jangankan tiga, kalau pun berubah jadi lima, harus dibicarakan dulu," kata Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Rabu (19/10/2011).

Keinginan itu kemudian bergulir bak bola salju, desakan untuk keluar koalisi muncul dari beberapa elite PKS lainnya. Namun kemudian tak ada realisasinya. PKS kembali berdamai dengan koalisi dan tetap menjadi anggota Setgab hingga saat ini.

Tahun 2012

PKS sewaktu masih dipimpin Luthfi Hasan
Pada tahun ini, PKS kembali bermain api dengan koalisi Setgab menjelang keputusan kenaikan harga BBM. PKS menolak kenaikan harga BBM dan menyatakan siap berseberangan dengan Setgab.

"Jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro kenaikan harga BBM itu bersikukuh menaikkan harga BBM, maka kami terpaksa akan berseberangan," kata Lutfhi dalam siaran pers, Selasa (27/3/2012).

Luthfi menyampaikan ketegasan sikap PKS itu dalam Mukernas yang digelar di Medan, Sumut. "Kami lebih memilih berdiri bersama penderitaan rakyat, merasakan jeritan hati rakyat yang makin menderita oleh berbagai himpitan kehidupan yang kian menyulitkan," lanjut Luthfi lagi.

Menanggapi sikap PKS, pada Selasa (3/4) malam di Cikeas, Sekretaris Setgab Syarif Hasan mengatakan dengan lugas bahwa PKS sudah berakhir di koalisi. Alasannya, ada sejumlah code of conduct yang dilanggar. Dia juga memastikan koalisi saat ini tinggal lima partai minus PKS.

Sejumlah spekulasi pun muncul. Mulai dari isu reshuffle kabinet hingga pengurangan jatah menteri. Berbagai kalangan sudah memberi sinyalemen ini.

Namun, kemudian suasana politik malah adem ayem saja. Tak ada manuver dari Setgab Koalisi secara resmi maupun PKS.

"Politik tidak boleh gaduh, harus kondusif. Jadi kalau keputusan diambil saat kondisi gaduh itu kan tidak bagus," kata Syarif Hasan saat ditanya soal kelanjutan keputusan Setgab tersebut, Rabu (25/4/2012).

Pada akhirnya PKS tak jadi dikeluarkan dari koalisi Setgab. Hingga saat ini PKS masih anggota Setgab.

Tahun 2013

Pada tahun politik ini, percikan api antara PKS dengan Partai Demokrat selaku pemimpin koalisi dimulai dari penangkapan eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Kader PKS di Cirebon menggelar doa bersama untuk mendukung Luthfi Hasan Ishaaq yang saat itu ditahan KPK. Para kader PKS ini, juga menyampaikan tuntutan kepada DPP PKS agar keluar dari kabinet. Mereka kecewa atas penahanan Luthfi.

"Sebelumnya Luthfi Hasan tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau terperiksa. Namun tiba-tiba ditahan oleh KPK. Ini janggal sekali," kata Ketua DPD KPS Kota Cirebon Mohamad Abdullah di Cirebon, Sabtu (2/2/2013).

Desakan keluar dari Setgab koalisi terus bergulir hingga tiga bulan kemudian, yaitu bulan Mei 2013 saat ini. Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyatakan keinginannya agar PKS keluar dari koalisi pemerintah. Pernyataan ini dilontarkannya ketika ditanya kesolidan PKS di tengah prahara impor sapi.

"Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi. Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan Presiden SBY," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Pernyataan Fahri mendapat dukungan dari beberapa politikus muda PKS, seperti Nasir Djamil. Selain itu, anggota Majelis Syuro PKS Refrizal juga menyebut ada desakan dari daerah agar PKS keluar dari koalisi.

"Saya kira di daerah banyak yang berpendapat kayak Pak Fahri," ungkap anggota Majelis Syuro PKS Refrizal kepada wartawan lewat telepon, Rabu (22/5/2013).

Namun politikus senior PKS meredam isu itu. Anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring menyatakan PKS masih bersama koalisi Setgab dan tak berencana untuk keluar.

Jika PKS keluar, Partai Demokrat selaku pimpinan koalisi tak keberatan. Bahkan PD mempersilakan PKS keluar dan menarik menterinya dari kabinet.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf menanggapi wacana yang dihembuskan Fahri Hamzah soal rencana PKS keluar dari koalisi. Nurhayati justru mendorong PKS untuk tak usah ragu lagi jika memang ingin keluar.

"Kalau memang mau mundur ya tarik saja," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Nurhayati berujar, jika PKS menarik menteri-menterinya maka SBY tak akan kekurangan orang untuk mengganti pos yang ditinggalkan PKS.

"Kalau memang mau keluar dari koalisi ya silakan. Saya yakin SBY punya orang-orang yang lebih baik. Negara ini kan negara besar, Orang-orangnya banyak yang pintar (untuk mengisi pos pemerintahan)," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Seperti diketahui hingga saat ini PKS belum juga keluar dari koalisi.
Halaman 2 dari 5
(trq/trq)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads