Komisi I Sebut Ada Kepentingan Kapitalisme Global di Balik OPM

Jakarta - Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Kepala BIN Marciano Norman. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyebut ada kepentingan kapitalisme di balik aksi separatisme Papua.

"Di Papua, ada kepentingan korporasi global. Kalau terganggu (kepentingan korporasi tersebut) bisa mempengaruhi penyikapan negara tertentu terhadap separatisme," ujar Mahfudz usai rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5/2013) malam.

Gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) menggalang dukungan dari luar negeri. Untuk itu, Komisi I DPR mendorong pemerintah lebih menguatkan kesatuan Indonesia lewat hubungan luar negeri.

"Kta mendorong penguatan diplomasi, disinkronkan kerja intelijen, terutama fungsi penggalangan," imbuh Mahfudz.

Dirinya memandang isu separatisme Papua lewat aksi internasional sudah mulai mereda. Namun Indonesia tetap perlu waspada jika terjadi lagi aksi serupa pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford.

"Tadi Pak Menlu dan BIN memapaparkan, tren dunia internasional pada isu Papua sudah mulai bergeser ke arah yang kondusif. Ada penegasan secara diplomatik bahwa mereka (luar negeri) mendukung keutuhan Indonesia dan tidak mendukung separatisme," ungkapnya.

Rapat ini disebut Mahfudz sebagai langkah awal ihwal penanganan separatisme Papua. Menhan Purnomo Yusgiantoro serta Kepala BIN Marciano Norman langsung meninggalkan ruang rapat, lolos dari sorotan media. Hanya Menlu Marty Natalegawa yang bersedia memberi pernyataan singkat.

"Tidak ada perkembangan baru (dalam rapat). Pemerintah Inggris menegaskan pembukaan kantor OPM bukan bentuk dukungan Inggris terhadap OPM," kata Marty usai rapat selama empat jam itu.

(dnu/mok)