Rekomendasi Komnas HAM Tak Bisa Hentikan Penggusuran di Pulogadung

Jakarta - Komnas HAM memberi rekomendasi agar penggusuran di Kompleks Srikandi, Pulogadung, Jakarta Timur. Tetapi rekomendasi tersebut tidak membuat proses penggusuran rumah-rumah di atas lahan sengketa itu dihentikan. Sebab bukan Komnas HAM yang punya wewenang menghentikan eksekusi putusan pengadilan.

"Kemarin sore kita sudah terima rekemendasi penghentian eksekusi dari Komnas HAM," ujar Juru Sita Pengadilan Jakarta Timur, Sigit Wikantoro saat ditemui wartawan dilokasi penggusuran, Kamis (23/5/2013).

"Tidak ada alasan yuridis sampai ada putusan PK (peninjauan kembali -red) dari Mahkamah Agung. Selama itu, eksekusi tetap berjalan," sambungnya.

Terbitnya rekomendasi Komnas HAM, hanya menghentikan sementara kegiatan penggusuran. Yaitu ketika kuasa hukum warga, Suhadi, dan tim berteriak kepada operator alat berat untuk menghentikan eksekusi.

"Kalian Satpol PP bukan bertugas untuk melakukan eksekusi. Saya sudah ke bertemu dengan Komnas HAM dan mereka sudah mengeluarkan rekomendasi agar eksekusi ini di hentikan," teriak Suhadi.

Namun aksi protes Suhadi tidak berlangsung lama. Petugas kepolisian yang melihatnya langsung menenangkan Suhadi dan penggusuran kembali berjalan.

(edo/lh)