detikcom

Kamis, 23/05/2013 12:54 WIB

45 Nama Wanita Penerima Duit Fathanah Beredar, Ini Tanggapan KPK

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Beredar 45 nama wanita yang menerima duit dari Ahmad Fathanah. Transaksi itu terjadi dari tahun 2003 hingga 2013. Apa tanggapan KPK soal nama-nama tersebut?

"Saya belum lihat itu. Tapi laporan PPATK itu berharga walaupun masih harus ditelisik unsur pidana korupsinya," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dihubungi detikcom, Kamis (23/5/2013).

Menurut Busyro, KPK akan memburu informasi dari siapa pun yang bisa menuntaskan kasus korupsi yang ditanganinya. Bila ada penyalahgunaan uang negara, maka KPK tak ragu untuk menjeratnya dengan pencucian uang.

"Peredaran uang dari AF ke sejumlah wanita muda dan aktivis parpol harus lebih menjadi agenda media untuk menggalang kesadaran rakyat dan pendukung parpol agar tersadarkan bahwa kartel daging sapi adalah ulah elite parpol, birokrat, pebisnis busuk dan calo yang kumuh," tegasnya.

Sebelumnya, 45 nama wanita penerima duit Fathanah beredar. Namun pihak PPATK tak mau memastikannya. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, PPATK tidak pernah mengeluarkan ke publik nama-nama yang diduga menerima uang Fathanah sebagaimana yang beredar di masyarakat.

"PPATK tidak pernah melansir. Bahkan kami tidak pernah melansir perempuan atau laki-laki yang diduga menerima," ujar Agus saat dihubungi detikcom, Kamis (23/5/2013).

"Saya nggak hapal, karena melibatkan banyak orang. Bukan model PPATK menyebutkan detail seperti itu, karena itu melanggar undang-undang," tuturnya.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(mad/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%