Detik.com News
Detik.com
Kamis, 23/05/2013 12:54 WIB

45 Nama Wanita Penerima Duit Fathanah Beredar, Ini Tanggapan KPK

Rina Atriana - detikNews
45 Nama Wanita Penerima Duit Fathanah Beredar, Ini Tanggapan KPK
Jakarta - Beredar 45 nama wanita yang menerima duit dari Ahmad Fathanah. Transaksi itu terjadi dari tahun 2003 hingga 2013. Apa tanggapan KPK soal nama-nama tersebut?

"Saya belum lihat itu. Tapi laporan PPATK itu berharga walaupun masih harus ditelisik unsur pidana korupsinya," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dihubungi detikcom, Kamis (23/5/2013).

Menurut Busyro, KPK akan memburu informasi dari siapa pun yang bisa menuntaskan kasus korupsi yang ditanganinya. Bila ada penyalahgunaan uang negara, maka KPK tak ragu untuk menjeratnya dengan pencucian uang.

"Peredaran uang dari AF ke sejumlah wanita muda dan aktivis parpol harus lebih menjadi agenda media untuk menggalang kesadaran rakyat dan pendukung parpol agar tersadarkan bahwa kartel daging sapi adalah ulah elite parpol, birokrat, pebisnis busuk dan calo yang kumuh," tegasnya.

Sebelumnya, 45 nama wanita penerima duit Fathanah beredar. Namun pihak PPATK tak mau memastikannya. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, PPATK tidak pernah mengeluarkan ke publik nama-nama yang diduga menerima uang Fathanah sebagaimana yang beredar di masyarakat.

"PPATK tidak pernah melansir. Bahkan kami tidak pernah melansir perempuan atau laki-laki yang diduga menerima," ujar Agus saat dihubungi detikcom, Kamis (23/5/2013).

"Saya nggak hapal, karena melibatkan banyak orang. Bukan model PPATK menyebutkan detail seperti itu, karena itu melanggar undang-undang," tuturnya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%