Detik.com News
Detik.com
Rabu, 22/05/2013 14:43 WIB

Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Bak Makan Buah Simalakama

Robert - detikNews
Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Bak Makan Buah Simalakama Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Samarinda - Mahkamah Agung (MA) mengaku kesulitan untuk mendapatkan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketua MA Hatta Ali mengibaratkan kondisi itu seperti makan buah simalakama.

"Soal hakim ad hoc, kami sama dengan memakan buah simalakama," kata Ketua MA Hatta Ali, dalam keterangan pers usai meresmikan 39 bangunan pengadilan se-Indonesia yang dipusatkan di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, Jl A Yani, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rabu (22/5/2013).

"Kami menginginkan banyak walaupun gradenya kami tingkatkan supaya banyak yang lulus, dikhawatirkan nanti bermasalah," sambung Hatta.

Sebaliknya, apabila MA menerima prosentase kelulusan yang sangat sedikit dari proses seleksi, justru tidak memberikan solusi terkait persoalan kekurangan hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor se-Indonesia.

"Kalau kita menerima kelulusan yang sangat sedikit dalam rekruitmen, kita mengalami sebuah pengadilan tipikor yang mengalami kekurangan hakim ad hoc, semua kurang. Ini sangat dilematis" ujar Hatta.

Hatta mengatakan, saat ini, MA dituntut untuk menentukan 2 pilihan tersebut di atas yang serba sulit. Sehingga proses seleksi penerimaan hakim ad hoc belum membuahkan hasil yang diinginkan.

"Kita dituntut menentukan dua pilihan yang serba sulit. Pengalaman tahun anggaran yang lalu, dari ratusan yang ikut seleksi kurang lebih 400 orang, hanya 4 orang yang lulus," terangnya.

Meski begitu, dalam waktu dekat ini, MA akan membuka kembali seleksi penerimaan hakim tipikor dari jalur hakim karir pada 26 Mei 2013.

"Bahkan ada dari hakim ad hoc yang sudah bertugas dari beberapa tahun yang lalu, karena kita melihat ada bukti pelanggaran kode etik, kita mengajukan ke majelis kehormatan hakim untuk disidangkan karena ancamannya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi memang sulit untuk mendapatkan hakim ad hoc," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%