detikcom
Rabu, 22/05/2013 14:43 WIB

Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Bak Makan Buah Simalakama

Robert - detikNews
Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Samarinda - Mahkamah Agung (MA) mengaku kesulitan untuk mendapatkan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketua MA Hatta Ali mengibaratkan kondisi itu seperti makan buah simalakama.

"Soal hakim ad hoc, kami sama dengan memakan buah simalakama," kata Ketua MA Hatta Ali, dalam keterangan pers usai meresmikan 39 bangunan pengadilan se-Indonesia yang dipusatkan di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, Jl A Yani, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rabu (22/5/2013).

"Kami menginginkan banyak walaupun gradenya kami tingkatkan supaya banyak yang lulus, dikhawatirkan nanti bermasalah," sambung Hatta.

Sebaliknya, apabila MA menerima prosentase kelulusan yang sangat sedikit dari proses seleksi, justru tidak memberikan solusi terkait persoalan kekurangan hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor se-Indonesia.

"Kalau kita menerima kelulusan yang sangat sedikit dalam rekruitmen, kita mengalami sebuah pengadilan tipikor yang mengalami kekurangan hakim ad hoc, semua kurang. Ini sangat dilematis" ujar Hatta.

Hatta mengatakan, saat ini, MA dituntut untuk menentukan 2 pilihan tersebut di atas yang serba sulit. Sehingga proses seleksi penerimaan hakim ad hoc belum membuahkan hasil yang diinginkan.

"Kita dituntut menentukan dua pilihan yang serba sulit. Pengalaman tahun anggaran yang lalu, dari ratusan yang ikut seleksi kurang lebih 400 orang, hanya 4 orang yang lulus," terangnya.

Meski begitu, dalam waktu dekat ini, MA akan membuka kembali seleksi penerimaan hakim tipikor dari jalur hakim karir pada 26 Mei 2013.

"Bahkan ada dari hakim ad hoc yang sudah bertugas dari beberapa tahun yang lalu, karena kita melihat ada bukti pelanggaran kode etik, kita mengajukan ke majelis kehormatan hakim untuk disidangkan karena ancamannya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi memang sulit untuk mendapatkan hakim ad hoc," tutupnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%