detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 20:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 22/05/2013 14:43 WIB

Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Bak Makan Buah Simalakama

Robert - detikNews
Hatta Ali (ari saputra/detikcom)
Samarinda - Mahkamah Agung (MA) mengaku kesulitan untuk mendapatkan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketua MA Hatta Ali mengibaratkan kondisi itu seperti makan buah simalakama.

"Soal hakim ad hoc, kami sama dengan memakan buah simalakama," kata Ketua MA Hatta Ali, dalam keterangan pers usai meresmikan 39 bangunan pengadilan se-Indonesia yang dipusatkan di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, Jl A Yani, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rabu (22/5/2013).

"Kami menginginkan banyak walaupun gradenya kami tingkatkan supaya banyak yang lulus, dikhawatirkan nanti bermasalah," sambung Hatta.

Sebaliknya, apabila MA menerima prosentase kelulusan yang sangat sedikit dari proses seleksi, justru tidak memberikan solusi terkait persoalan kekurangan hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor se-Indonesia.

"Kalau kita menerima kelulusan yang sangat sedikit dalam rekruitmen, kita mengalami sebuah pengadilan tipikor yang mengalami kekurangan hakim ad hoc, semua kurang. Ini sangat dilematis" ujar Hatta.

Hatta mengatakan, saat ini, MA dituntut untuk menentukan 2 pilihan tersebut di atas yang serba sulit. Sehingga proses seleksi penerimaan hakim ad hoc belum membuahkan hasil yang diinginkan.

"Kita dituntut menentukan dua pilihan yang serba sulit. Pengalaman tahun anggaran yang lalu, dari ratusan yang ikut seleksi kurang lebih 400 orang, hanya 4 orang yang lulus," terangnya.

Meski begitu, dalam waktu dekat ini, MA akan membuka kembali seleksi penerimaan hakim tipikor dari jalur hakim karir pada 26 Mei 2013.

"Bahkan ada dari hakim ad hoc yang sudah bertugas dari beberapa tahun yang lalu, karena kita melihat ada bukti pelanggaran kode etik, kita mengajukan ke majelis kehormatan hakim untuk disidangkan karena ancamannya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi memang sulit untuk mendapatkan hakim ad hoc," tutupnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(asp/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%