Nasihat Din untuk PKS: Jangan Berkoalisi dalam Kesesatan

Jakarta - Dalam pertemuan dengan PKS, Muhammadiyah banyak mengkritisi Undang-undang hasil legislasi dari DPR. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, meminta PKS tak berkoalisi dalam kesesatan untuk melahirkan produk-produk hukum itu.

"Karena koalisi yang ada itu koalisi sesat. La tajtamiu 'ala dhalalah (jangan berkoalisi dalam kesesatan). Semua pakai slogan merakyat, tapi kalau ada opsi dalam koalisi, seperti itu bagaimana rakyatnya," kata Din Syamsuddin.

Hal itu disampaikan dalam perbincangan dengan petinggi PKS di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakpus, Selasa (21/5/2013). Hadir dalam pertemuan itu Presiden PKS Anis Matta, Sekjen Taufik Ridho dan Wasekjen Fahri Hamzah.

Din menilai produk legislasi yang ada saat ini tidak pro terhadap kedaulatan rakyat, banyak Undang-undang yang justru menjadi pro pada kepentingan asing. Atas hal itu Muhammadiyah perlu mengkaji produk-produk legislasi DPR dan menyatakan sikap.

Diantaranya menurut Din, adalah Undang-undang Migas yang diajukan judicial review ke MK dan akhirnya dibatalkan, lalu upaya Muhammadiyah menolak RUU Ormas.

"Khusus RUU Ormas, Muhammadiyah mengkaji secara mendalam. Awalnya terus terang kami pikir ya sudah tak ada masalah. Tapi setelah dikaji ternyata serius," ungkapnya.

Karena itu menurut Din, Undang-undang harus memiliki perspektif pertama mengawal reformasi, kedua mendorong demokratisasi dan ketiga menegakkan konstitusi.

"Harapan dari PP Muhammadiyah, jangan ada produk yang berdampak negatif baik kepada ormas maupun kepada bangsa. Tidak hanya PKS, tapi parpol lain juga punya kesadaran yang sama," imbuh Din.

(iqb/van)