"Mundurnya 16 RS tersebut menjadi evaluasi bagi program KJS. Ini harus ada monitoring. Kita akan panggil, akan minta keterangan terkait mundurnya RS tersebut," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali saat berbincang dengan detikcom, Selasa (21/5/2013).
Informasi yang dikumpulkan, DPRD dan pihak RS akan bertemu pada Kamis (23/5) mendatang. Kantor DPRD akan menjadi lokasi pertemuannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, Komisi E DPRD DKI yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat (Kesra) akan meminta keterangan kenapa 16 RS tersebut mengundurkan diri dari KJS. Termasuk masalah premi yang disebut-sebut menjadi penyebab mundurnya RS tersebut dari program unggulan Jokowi tersebut.
"Kita berharap itu jadi bahan evaluasi porgram KJS, apakah ini bisa memberikan keuntungan bagi Pemda dengan tidak membebankan RS sebagai pelaksana KJS. Diperhatikan provitnya, kalau dia merugi itu kan nantinya tidak seimbang. Sehingga kta berharap bahwa program ini jangan ada yang dirugikan. Semuanya untuk kepentingan masyarakat. Jadi dicarilah solusinya," jelas Ashraf.
Sementara itu, Ketua Organisasi Sayap PDIP, Taruna Merah Putih (TMP), Charles Honoris menyayangkan sikap 16 RS yang mundur dari program KJS tersebut. Terlebih saat ini jumlah pasien yang menggunakan KJS semakin meningkat, akibatnya jumlah RS semakin berkurang.
"Sangat disayangkan 16 rumah sakit ini mundur dari KJS. Ini perlu dibicarakan, apalagi melihat kondisi Jakarta yang saat ini sudah kekurangan RS akibat membludaknya jumlah pasien KJS. Yang ditakuti nantinya akan lebih banyak lagi jumlah pasien KJS yang tidak terlayani, semakin banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik di rumah sakit," kata Charles.
(jor/mok)