detikcom

Senin, 20/05/2013 12:45 WIB

Refrizal: PKS Tak Targetkan Dana Kampanye, Hanya Iuran Infaq

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Selain menargetkan kursi parlemen, partai politik juga mulai berlomba mengumpulkan dana kampanye menghadapi Pemilu 2014. Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal, menuturkan bahwa soal dana kampanye PKS tak pernah menargetkan.

"Target dana kita nggak punya tapi secara nasional karena kita menyumbang iuran, itulah target yang jelas," kata anggota Majelis Syuro PKS Refrizal, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Hakarta, Senin (20/5/2013).

Menurutnya, tiap kader mempunyai kewajiban untuk membayar iuran kepada partai, apakah dia caleg atau non-caleg, pejabat atau non-pejabat. Dana dari kader itulah sumber dana kampanye PKS.

"Kita di DPR saja Rp 20 juta, belum lain-lain tergantung penghasilan. Semakin besar penghasilan semakin besar dia kasih infaq," ucapnya.

"Ini berlaku untuk semua anggota, bukan hanya anggota DPR dan menteri, tapi semuanya dana PKS itu dari kader, karena PKS itu partai kader. Apakah dia pengusaha, pejabat, kader biasa, atau buruh tidak ada ada yang lepas dari kewajban itu," lanjut Refrizal.

Hal senada disampaikan oleh ketua DPP PKS Mahfudz Siddik, menurutnya tak ada pembahasan target dana kampanye di Pemilu 2014.

"Belum ada pembahasan dana kampanye baik di DPP atau Majelis Syuro, saya termasuk yang membahas soal dana kampanye," kata Mahfudz dalam kesempatan yang sama.

Soal isu PKS manargetkan Rp 2 triliun untuk dana kampanye yang sumbernya dari kementerian yang dijabat oleh menteri PKS, menurutnya hal itu tak benar.

"Pemilu 2009 berapa sih dana kampanye PKS dan darimana sumbernya, mana mungkin Rp 2 triliun dari kementerian, anggarannya berapa. Menurut saya ini rekayasa aneh," ungkapnya.

"Sejauh ini semua laporan keuangan diaudit dan bendahara PKS sampai sekarang selalu terbuka menjelaskan kepada siapapun," lanjut Mahfudz.

Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%