Konferensi CAPDI digelar di hotel Sahid, Makassar, Senin (20/5/2013). Konferensi dibuka Menko Kesra Agung Laksono yang mewakili pemerintah RI. Konferensi berlangsung hingga Selasa 21 Mei 2013.
Agung mengatakan dunia saat ini masih dipenuhi dengan berbagai persoalan dan krisis. Bukan hanya perang, tapi juga kejahatan dan krisis lintas batas, seperti konflik perbatasan, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, terorisme, dan penyelundupan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seperti krisis di Semenanjung Korea, sengketa di Laut China Selatan, terorisme, dan perdagangan narkoba. Ini adalah tantangan terbesar kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," ujar Agung dalam sambutan pembukannya.
Ketua CAPDI Jusuf Kalla mengatakan hal yang harus dilakukan saat ini dalam menghadapi berbagai krisis tadi adalah bagaimana memformulasikan konsep perdamaian.
Menurut JK, demokrasi bukanlah tujuan. Demokrasi hanyalah alat, tujuannya bagaimana mewjudkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan.
Mantan wapres RI ini juga mengatakan masih banyak wilayah di region khususnya Asia Tenggara yang diliputi krisis.
"Kita harus mereduksi krisis dan konflik agar tercipta perdamaian. Penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan perdamaian jangan lagi digunakan. Budaya seperti itu harus ditinggalkan," kata JK.
Konferensi CAPDI kedua ini mengangkat tema 'Mobilizing Governments, Political Parties, and Civil Societies to Jointly Promote Peace and Reconciliation and to Fight Climate Change in Asia'. Para delegasi yang hadir berlatar belakang kepala negara sahabat, mantan pejabat pemerintah negara sahabat, mantan ketua parlemen, politisi, pebisnis, anggota parlemen, dan aktifis NGO.
Beberapa pemimpin kepala negara yang hadir seperti mantan Presiden Filipina Fidel Ramos, Presiden CAPDI dari Filipina Jose de Venecia, Wakil Presiden Nepal Madhaw Kumar Nepal, Sekjen parlemen Pakistan Senator Mushahid Hussein Sayyid, Wakil Presiden Meksiko Jose Rivera Banuet, dan Wakil Presiden Korea Selatan Hon Chung Eui-yong.
Konferensi akan diakhiri dengan perumusan beberapa rekomendasi dalam Deklarasi Makassar.
(rmd/gah)